ICDX Bidik Lima Pedagang Emas Digital di Semester I 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan arahan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang mendorong masyarakat bertransaksi emas digital, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara pasar fisik emas digital menargetkan akan ada lima pedagang emas fisik secara digital yang terdaftar di ICDX pada semester I 2022.

“Saat ini sudah ada tiga pedagang emas fisik secara digital yang terdaftar di ICDX yakni Treasury, Indogold, dan LakuEmas,” kata Research and Development ICDX Nikolas Presetia dalam Commodity Outlook ICDX Group Research, Selasa (25/1/2022).

Adapun, komoditas emas pada Januari 2022 ini menurut dia telah menyedot banyak perhatian dari para trader. Hal itu tak terlepas dari isu besar utama terkait normalisasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan stimulus dari Amerika Serikat (AS).

“Ini bukan sembarang normalisasi. Dari AS mereka masih optimistis terkait perubahan kebijakan moneter dan pengetatan karena kondisi ekonomi AS yang cukup oke. Kalau ekonomi oke, maka menggerakkan mata uang dolar AS dan ini efeknya ke emas karena denominasinya dalam dolar AS. Maka, harga emas akan ikut menarik,” katanya.

Di sisi lain, emas banyak diminati karena fungsinya sebagai safe haven dan kini semakin dijamin dengan telah diaturnya Perdagangan Fisik Emas Digital yang diselenggarakan melalui bursa berjangka sesuai dengan Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2019.

“Berdasarkan peraturan tersebut, pedagang dan nasabah sama-sama dapat memastikan bahwa emas yang ditransaksikan ada. Mekanisme perdagangan fisik emas digital terdapat dua jenis, yakni penyepadanan di dalam bursa dan di luar bursa. Perbedaannya terdapat pada matching transaksi, jika di luar bursa maka transaksi terjadi di penyedia platform perdagangan emas. Sementara, mekanisme melalui bursa akan disepadankan di dalam bursa, di mana permintaan beli dan jual akan masuk melalui perantara dan ditemukan melalui bursa, dikliringkan oleh lembaga kliring yakni Indonesia Clearing House, dan kemudian dilaporkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan,” jelas Nikolas.

Dicetak ulang dari Berita Satu, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.