Hati-Hati! Ini 5 Modus Investasi Ilegal Perdagangan Berjangka Versi Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyatakan sepanjang 2019, telah memblokir sebanyak 299 domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pemblokiran bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha sehat.

Keterangan tertulis Bappebti menyebutkan, selain melakukan pemblokiran domain, Bappebti juga menghentikan kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka terhadap entitas-entitas ilegal. Meskipun sejumlah entitas yang diblokir tersebut memiliki legalitas di luar negeri, namun untuk melakukan penawaran, iklan, promosi danatau kegiatan di bidang perdagangan berjangka di wilayah Indonesia tetap diwajibkan mematuhi ketentuan yang ada yaitu memiliki izin dari Bappebti.

"Entitas tersebut harus patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapat diakses di Indonesia," kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, Jumat.

Ia menyampaikan, Bappebti telah mengidentifikasi modus-modus yang digunakan entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka untuk menarik calon nasabah :

Pertama, dengan membuat duplikasi web pialang berjangka legal. Pialang berjangka ilegal tersebut menggunakan nama yang mirip dengan pialang berjangka legal. Bagi calon nasabah yang tidak jeli, perusahaan tersebut terkesan sebagai pialang berjangka yang legal.

Kedua, menjanjikan pendapatan tetap yang tinggi dengan nilai persentase dalam jangka waktu tertentu dan atau menawarkan bagi hasil (profit sharing). Masyarakat ditawarkan daftar paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket silver, gold dan platinum.

Ketiga, mencatut legalitas dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappebti dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.

Keempat, melakukan transaksi kontrak berjangka yang hanya digunakan sebagai modus mengelabui masyarakat untuk menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang PBK menggunakan skema piramida, ponzi, dan money games.

Kelima, melakukan kegiatan perdagangan berjangka selayaknya pialang berjangka legal dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi seperti forex, index dan opsi. Perusahaan menjadi pihak ketiga (introducing broker) dari pialang luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator di negara asing.

Dicetak ulang dari Bareksa, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.