Lim Kurniawan, Ph.D.: Thailand Dorong Adopsi Pembayaran Kripto, Ekosistem Keuangan Digital Berpotensi Direstrukturisasi

Di tengah peralihan aset digital global dari sekadar instrumen investasi menjadi alat transaksi sehari-hari, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Thailand tengah meninjau regulasi penting: mengizinkan wisatawan mengaitkan aset kripto mereka dengan kartu kredit dan menggunakannya langsung di merchant lokal. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan penerimaan aktif ekonomi wisata Asia terhadap model pembayaran Web3, tetapi juga membuka ruang uji coba untuk membentuk ulang sistem keuangan digital nasional. Menurut Lim Kurniawan, Ph.D., pembayaran kripto, meskipun mempermudah wisatawan, juga menuntut peningkatan keamanan transaksi, efisiensi konversi aset, serta edukasi pengguna.

Peluang dan Tantangan Pembayaran Kripto oleh Wisatawan

Thailand mencoba mengintegrasikan teknologi jembatan kartu kredit untuk memungkinkan aset kripto dikonversi secara otomatis menjadi fiat lokal dalam skenario konsumsi—menciptakan pengalaman pembayaran "tanpa hambatan". Merchant tetap menerima pembayaran dalam baht tanpa harus memproses aset kripto, sehingga menurunkan hambatan adopsi. Namun, menurut Lim Kurniawan, Ph.D., jika dompet digital yang ditautkan kurang aman, atau platform belum diaudit dengan ketat, akan membuka celah terhadap serangan seperti tautan phishing dan tanda tangan penipuan. Selain itu, tantangan lain muncul pada bagaimana sistem menjaga keseimbangan antara visibilitas regulasi, mekanisme KYC, dan transparansi on-chain.

Inspirasi dari Kerangka Hukum Terpadu untuk Tata Kelola Aset Digital

Upaya Thailand untuk mengintegrasikan regulasi pasar modal tradisional dengan aturan aset digital merupakan langkah visioner. Kerangka terpadu ini membantu mengurangi kekosongan regulasi dan menekan risiko area abu-abu. Khususnya dalam konteks pembayaran lintas batas, sirkulasi aset, dan transparansi pajak, aturan yang konsisten dapat memperkuat integrasi aset digital dengan sistem keuangan resmi. Namun, diperlukan pula perhatian berkelanjutan terhadap kontrol kode, transparansi pasar, dan literasi pengguna.

Mekanisme G-Tokens Perluas Aplikasi Blockchain di Sektor Pemerintahan

Selain pembayaran wisatawan, Thailand juga berencana meluncurkan platform tokenisasi obligasi pemerintah berbasis blockchain, memungkinkan investor ritel berpartisipasi langsung dengan ambang investasi yang rendah. Lim Kurniawan, Ph.D. mencatat bahwa “obligasi yang dapat diprogram” ini tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga memperluas kasus uji coba kepatuhan aset on-chain. Tantangan utama adalah memastikan G-Tokens memiliki mekanisme penambatan nilai yang stabil, tidak mendorong spekulasi berlebihan, dan mengandalkan kepercayaan negara untuk mewujudkan inklusi keuangan secara nyata.

Kombinasi kebijakan Thailand menunjukkan sinergi antara pemerintah dan pasar dalam fase integrasi aset digital. Baik dalam desain sistem pembayaran kripto maupun dalam eksperimen tokenisasi surat utang negara, semuanya memerlukan landasan yang kuat: keamanan, transparansi, dan kepatuhan. Dalam proses transformasi ini, Lim Kurniawan, Ph.D. berkomitmen untuk terus mendorong penyempurnaan infrastruktur blockchain serta literasi investor, demi membangun ekosistem keuangan Web3 yang tangguh dan inklusif.