Luncurkan Bursa Rec, Wamendag Roro Apresiasi inovasi Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta, 9 Juli 2025 – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan
apresiasi atas kontribusi PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (PT ICDX) dan
PT Indonesia Clearing House (PT ICH) dalam membangun dan memperkuat ekosistem Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK) selama enam belas tahun terakhir, termasuk pembentukan bursa
Renewable Energy Certificate (REC). Hal ini disampaikan Wamendag Roro saat meluncurkan Bursa
REC sekaligus peringatan hari jadi ke-16 tahun ICDX dan ICH yang diselenggarakan di Jakarta pada
Rabu (9/7).

Acara tersebut juga dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim
Djojohadikusumo; Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini; Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad
Misbakhun; Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo; Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi;
Direktur Utama ICH, Megain Widjaja; dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi, Tirta Karma Senjaya.

“ICDX telah mengambil peran penting dalam mendukung program pemerintah. Perdagangan REC
merupakan langkah strategis dan inovatif dalam memajukan perdagangan komoditas
di Indonesia. Kehadiran REC di ICDX akan memperkaya produk yang diperdagangkan, menarik
investor baru, dan pada akhirnya, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam
ekonomi hijau global,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menjelaskan, REC merupakan instrumen atau sertifikat yang menggambarkan
seberapa besar listrik yang berasal dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai standar
yang diakui secara nasional maupun internasional. Melalui REC, pelaku usaha dapat membuktikan
bahwa energi yang digunakan berasal dari sumber terbarukan seperti matahari, air, angin, dan
biomassa.

"Peluncuran Bursa REC menjadi hal yang sangat strategis dalam mendorong pemanfaatan energi
bersih dan mendukung agenda pemerintah dalam transisi menuju ekonomi hijau," lanjut Wamendag
Roro.

Pada kesempatan tersebut, Wamendag Roro juga mengungkapkan capaian positif kinerja PBK. Nilai
transaksi PBK berdasarkan Notional Value pada periode Januari--Mei 2025 mencapai Rp18.969,3
triliun atau meningkat 50,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Dari sisi volume,
transaksi pada periode Januari--Mei 2025 tercatat sebesar 5.956.457,1 lot atau mengalami
peningkatan sebesar 3,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Wamendag Roro juga menegaskan pentingnya pengembangan kontrak berjangka untuk komoditas
strategis Indonesia. Menurut Wamendag Roro, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penerima
harga, tetapi harus mampu menjadi penentu harga di pasar global melalui bursa yang kredibel dan
diakui secara global.

“ICDX harus menjaga agar setiap transaksi REC tercatat dengan baik dan memastikan platform
perdagangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, perlu ditingkatkan juga sosialisasi
agar seluruh pelaku industri dan investor memahami manfaat dan mekanisme perdagangan REC,”
ujar Wamendag.

Sementara itu, Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menyambut baik kepercayaan yang diberikan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator kepada ICDX sebagai
bursa berjangka penyelenggara perdagangan pasar fisik tenaga listrik terbarukan.

“Sebagai bursa penyelenggara perdagangan REC, kami telah menyiapkan teknologi maupun
infrastruktur perdagangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Kami optimistis perdagangan
REC ini ke depan akan terus berkembang. Hal ini terlihat juga dari upaya Pemerintah dalam
meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, yang kami yakini bisa menjadi katalis positif dalam
perdagangan REC,” tambah Fajar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menyampaikan bahwa
peluncuran Bursa REC dan peringatan hari jadi ke-16 ICDX-ICH merupakan momentum penting
dalam memperkuat ekosistem perdagangan berjangka komoditi. Hal ini khususnya setelah era
reformasi sektor keuangan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang
dalam, inklusif, efisien, dan berdaya tahan terhadap gejolak global.

“Peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan beberapa jenis aset keuangan digital dan
derivatif keuangan berbasis mata uang asing dan efek/saham asing dari Bappebti kepada Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus menjadi awal kebangkitan industri PBK, khususnya
kontrak berbasis komoditi strategis Indonesia,” tegas Tirta.

Tirta pun menambahkan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(UU PPSK) menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga pengawas sektor keuangan. “Penguatan
koordinasi ini diharapkan dapat menjaga integritas pasar, meningkatkan perlindungan masyarakat
serta mendorong tumbuhnya inovasi di sektor keuangan secara terkendali,” tutup Tirta.

Informasi lebih lanjut hubungi:
N.M. Kusuma Dewi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: [email protected]

Ivan Fithriyanto
Sekretaris
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
Email: [email protected]