Biar Dapat Pinjaman Rp 97 T, Negara Ini Rela Naikkan Pajak Warganya

Pemerintah Pakistan tengah berupaya untuk bisa mendapat kesepakatan pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 97,73 triliun (kurs Rp 16.289 per dolar AS). Kesepakatan ini diharapkan dapat terjadi dalam kurun waktu sebulan ke depan.

Melansir dari Reuters (5/7/2024), untuk mendapatkan kesepakatan pinjaman sebesar itu, Pakistan perlu mengamankan sejumlah uang dalam 'kantong' pemerintahan mereka. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menetapkan target pendapatan yang cukup besar dalam APBN mereka melalui kebijakan perpajakan baru.

Meski langkah-langkah perpajakan baru ini membuat banyak warganya merasa geram, pemerintah Pakistan bersikeras perlu mendapatkan dana pinjaman itu guna mencegah krisis ekonomi lainnya. Dalam hal ini Pakistan mengaku telah memenuhi semua persyaratan pemberian pinjaman dari IMF dalam anggaran tahunannya.

"Kami berharap proses pengajuan pinjaman (dari IMF) ini dapat tercapai dalam tiga hingga empat minggu ke depan," kata Menteri bidang Keuangan, Pendapatan dan Ketenagalistrikan Pakistan, Ali Pervaiz Malik, Rabu (3/7) kemarin.

"Saya pikir jumlahnya akan mencapai US$ 6 miliar," jelasnya lagi saat ditanya mengenai besaran pinjaman tersebut. Meskipun ia juga mengatakan saat ini mendapat validasi dan persetujuan dari IMF adalah fokus utama pemerintah.

Di luar itu, hingga saat ini IMF belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Sebagai informasi, sebelumnya Pakistan telah menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar 13 triliun rupee (US$ 47 miliar atau Rp 749,29 triliun) untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Juli kemarin. Jumlah ini meningkat hampir 40% dari tahun sebelumnya.

Malik mengatakan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menggunakannya sebagai batu loncatan agar mendapat program pinjaman dari IMF. Ia juga mengatakan bahwa IMF merasa puas dengan langkah-langkah pendapatan yang diambil Pakistan, berdasarkan pembicaraan mereka sebelumnya.

"Tidak ada lagi masalah besar yang perlu diatasi, karena semua tindakan besar sebelumnya telah dipenuhi, salah satunya adalah anggaran," kata Malik.

Meskipun anggaran tersebut mungkin mendapat persetujuan dari IMF, peningkatan pajak ini dapat memicu kemarahan masyarakat. Selain itu kondisi ini juga sedikit banyak akan memberatkan para UMKM.

"Tentu saja (reformasi anggaran) ini memberatkan perekonomian lokal, namun program IMF adalah tentang stabilisasi," pungkas Malik.