Raker Dengan DPR, Menhub Minta Anggaran 2025 Ditambah Rp 7,6 Triliun

Pasardana.id - Pagu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025 mencapai Rp 24,7 triliun atau turun dibanding 2024 yang mencapai Rp 41,59 triliun.

Meski begitu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun.

Alasannya, kata Menhub, ada beberapa kegiatan kementerian yang belum bisa terakomodir.

"Izin yang saya menyampaikan bahwa masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan prioritas yang mendasar, yang belum bisa terakomodasi dalam pagu anggaran yang sudah dikeluarkan," kata Menhub dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (29/8).

Menhub menyampaikan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas.

Di sektor perhubungan darat, misalnya, jumlah kebutuhan anggaran mencapai Rp 990,67 miliar.

Nilai tersebut digunakan untuk program layanan keperintisan jalan dan penyebarangan, layanan angkutan perkotaan, serta layanan angkutan antarmoda.

Di sektor perhubungan laut, Menhub mengaku membutuhkan anggaran senilai Rp 1,05 triliun untuk program perintis laut, tol laut, kapal ternak, dan kapal rede.

Sedangkan di sektor perhubungan udara, Kemenhub memerlukan anggaran Rp 400 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk program perintis penumpang dan program subsidi BBM penumpang.

Sedangkan pada sektor perkeretaapian, Kemenhub memerlukan Rp 146,58 miliar buat program perintis penumpang.

Soal infrastructure maintanence and operation (IMO) untuk pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretapian milik negara, Menhub mengatakan, jumlah anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2,1 triliun.

"Sebagai upaya memenuhi, sudah kami sampaikan ke Menkeu dan Menteri Bappenas, kira-kira sebanyak Rp 7 triliun," ujarnya.

Menhub pun mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengenai usulan tambahan anggaran tersebut.

"Saya sempat berkomunikasi dengan Dirjen Anggaran, Pak Isa, bahwa anggaran itu ada. Nanti di-place mungkin tidak di Kemenhub, tapi dipastikan semua itu bisa dibayarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," ujar Menhub Budi Karya.