Bea Cukai Buka-bukaan Rencana Naikkan Harga Jual Eceran Rokok 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka-bukaan Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu telah mengumumkan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan naik pada 2025, namun besaran HJE tetap akan disesuaikan.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M. Aflah Farobi mengatakan, HJE akan disesuaikan dengan mengacu pada fakta yang ada di lapangan. Pihaknya tengah berfokus pada gap dari harga jual itu sendiri.

"Kalau HJE itu kan seharusnya mendekati dengan fakta. Faktanya berapa? Yang sedang kita kaji adalah gap-nya itu seberapa kalau gap-nya sudah terlalu jauh harus kita dekatkan dengan harga jual eceran di masyarakat," kata Aflah dalam Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Karena belum menentukan besaran HJE, Bea Cukai belum mengetahui pengaruh perubahannya terhadap penerimaan negara. Namun demikian, menurutnya HJE tersebut diberlakukan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Apakah nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan? Ini yang sedang kita hitung, tapi ketentuanya yang dijual ke masyarakat harus sesuai harga jual eceran. Ini sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung, tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan tidak naik. Keputusan ini berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dalam acara APBN KiTa, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Meski tidak menaikkan CHT, pemerintah akan melihat alternatif lain yakni penyesuaian harga jual di level industri. Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan kajian selama beberapa bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengambil kebijakan.

"Tentunya nanti akan di-review dalam berapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," terang Askolani.