Pengusaha Keramik Minta Pemerintah Perpanjang Insentif HGBT

Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pengusaha menilai hal ini untuk membantu industri keramik nasional.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengharapkan insentif dari Pemerintah yakni perpanjangan kebijakan HGBT $6,5usd/mmbtu untuk industri Keramik dengan kepastian supply gas yang selama ini hanya berkisar 65%-70% dari Volume Kontrak Gas dari PGN dengan alasan shortage gas dari Hulu.

"Asaki meminta campur tangan Pemerintah dalam hal ini KemenESDM untuk menyelesaikan masalah gangguan supply gas yang telah berlarut-larut tanpa solusi," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Edy mengungkapkan tahun 2025 dikhawatirkan kondisi daya beli masyarakat masih lemah dan akan terganggu. Kenaikan harga barang dan potensi inflasi ditakutkan bisa memberatkan masyarakat.

"Industri keramik dengan sangat terpaksa harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN. Hal ini karena nantinya ada kenaikan harga bahan baku, sparepart sampai kemasan," kata dia.

Dia menyebutkan industri keramik juga akan terdampak kenaikan upah minimum regional dan upah minimum provinsi. Kondisi ini bisa menambah biaya produksi tahun depan.

Selain itu Industri Keramik Nasional juga dibebani dengan pelemahan Rupiah dimana pembayaran pemakaian gas ke PGN menggunakan dolar AS sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang merupakan 30% dari total biaya produksi keramik.

"Asaki mendesak Menkeu untuk segera memperpanjang Kebijakan BMTP/ Safeguard Keramik yang telah berakhir akhir November 2024, Asaki sangat menyayangkan lambannya dan kurangnya atensi dari Kemenkeu di dalam perpanjangan BMTP keramik tersebut. Terlebih lagi seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan BMAD terhadap keramik import dari China yang besarannya hanya berkisar 35%-50% tersebut jauh dari harapan dan perhitungan Asaki yang berkisar di angka 70%-100%," jelasnya.

Asaki mengharapkan dukungan dan kepastian serta kecepatan realisasi program Pembangunan Rumah 3 juta unit/tahun karena akan menciptakan demand/kebutuhan keramik yang cukup besar sekitar 110jt m2 keramik atau setara dengan 17% kapasitas produksi keramik nasional di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan dunia di tahun 2025.