​Ekonomi Inggris Tetap Tertekan

Ekonomi Inggris kembali mengalami masa sulit! Para analis melaporkan bahwa PDB Inggris menyusut selama dua bulan berturut-turut, pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

Menurut penelitian, Inggris mengalami kontraksi sebesar 0,1% selama dua bulan berturut-turut. Ini merupakan penurunan signifikan pertama dalam PDB sejak musim semi 2020. Akibatnya, ekonomi Inggris kembali ke masa suram seperti saat lockdown COVID, sambil menantikan anggaran pertama dari pemerintah Partai Buruh. Rachel Reeves, Menteri Keuangan Inggris, menyebut situasi ini sangat memprihatinkan.

Ia dan Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya telah memperingatkan bahwa kenaikan pajak akan menjadi bagian dari anggaran baru. Reeves mengakui bahwa meskipun langkah ini tidak populer, langkah tersebut diperlukan. “Meskipun angka bulan ini mengecewakan, kami telah menerapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Rachel Reeves.

Namun, oposisi dari Partai Konservatif meragukan efektivitas langkah-langkah ini, menyalahkan kabinet Partai Buruh. Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial Nasional turut memperburuk suasana dengan memprediksi stagnasi ekonomi pada kuartal keempat 2024. Sebagian besar ahli sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 0,1%. “Sektor jasa stagnan, sementara output di industri manufaktur dan konstruksi menurun dalam data Oktober,” tulis laporan tersebut.

Ekonomi Inggris telah mengalami gejolak selama beberapa waktu. Pada Oktober 2023, PDB secara tak terduga menyusut sebesar 0,3% month-on-month, penurunan yang lebih tajam daripada yang diperkirakan para analis. Musim semi juga tidak membawa banyak kelegaan, terutama dengan pemilu yang akhirnya membawa Partai Buruh ke tampuk kekuasaan. Paul Johnson, direktur Institute for Fiscal Studies (IFS), menggambarkan keadaan keuangan Inggris saat ini sebagai yang paling menantang dalam 70 tahun terakhir. Para analis menyatakan bahwa pemerintah baru kesulitan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Mereka bahkan mungkin mempertimbangkan untuk merekrut warga yang sedang menjalani hukuman penjara sebagai bagian dari rencana “Get Britain Working”.