Resmi Bergabung Dengan BRICS, Luhut Tegaskan RI Negara yang Berdaulat

Pasardana.id - Masuknya Indonesia sebagai negara anggota BRICS akan membuka akses pasar yang lebih luas dan menguntungkan bagi negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (9/1).

Luhut mengatakan, dengan bergabungnya sebagai negara BRICS menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan independen serta tidak berpihak kepada satu negara tertentu saja.

"Kita ini negara berdaulat, negara besar. Saya pernah nulis di South China Sea, saya katakan Indonesia is too big to lead to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Maksud saya waktu itu China dan Amerika," ujar

Luhut menilai, dengan perluasan akses pasar sebagai salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan negara BRICS adalah mendapatkan pasokan gas dan minyak mentah lebih murah. Hal ini, sambung Luhut, akan menguntungkan bagi perkembangan industri-industri di tanah air.

"Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar. Karena ini masalah, kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang, dan juga persoalan di Eropa dimana gas sekarang dari Rusia di setop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa," imbuhnya.

Dirinya pun memberikan contohnya, yaitu Indonesia bisa mendapatkan harga minyak yang lebih murah dari Rusia karena bergabung sebagai anggota BRICS. Berada di kisaran angka USD20-22 per barel.

"(Beli minyak ke Rusia) kalau menguntungkan republik ini kita beli. Kalau ada dari bulan pun kita beli, sepanjang itu tadi menguntungkan republik. Kalau kita dapat lebih murah USD20-22 per barel, kenapa tidak," katanya.

Ia menjelaskan salah satu pertimbangan Indonesia bergabung sebagai negara BRICS menimbang persoalan potensi konflik geopolitik hingga perang dagang yang akan berlangsung kedepan antar negara adidaya.

"Jadi kombinasi masalah ini, betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi salah satu tugas DEN tadi memberikan masukan kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan," tandas Luhut yang juga pernah menjadi Menko di Era Jokowi ini.