Pasardana.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tantangan besar dalam proses realisasinya, terutama dalam 100 hari kerja jalannya pemerintahan ini.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, bahwa kebutuhan anggaran MBG ini sangat besar di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ketat.
Dia bilang, APBN 2025 memerlukan pembiayaan yang sangat besar mencapai Rp 1.353,2 triliun.
"Ini menjadi tantangan yang sangat berat, karena penerimaan perpajakan negara masih sangat terbatas dan rasio terhadap PDB terus mengalami perlambatan," ujar Riza dalam diskusi bertajuk "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” di Jakarta, Rabu (29/1).
Disampaikan Riza, alokasi anggaran MBG pada APBN 2025 masuk ke dalam anggaran pendidikan sebesar Rp 71 triliun.
Namun, jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang diperkirakan mencapai Rp 215,54 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan biaya paket makan sebesar Rp 10 ribu per orang.
"Di awal perencanaan, anggaran MBG diperkirakan sekitar Rp 400 triliun. Namun, dengan adanya perubahan-perubahan anggaran, sekarang hanya di Rp 10 ribu per orang, yang kalau kami kalkulasikan anggarannya mencapai Rp 215,54 triliun untuk 82,9 juta orang," beber Riza.
Menurut dia, kebutuhan anggaran sebesar Rp 215 triliun ini sangat besar jika dibandingkan dengan alokasi APBN.
Riza menyampaikan, angka ini lebih besar dari belanja modal yang hanya Rp 190 triliun dan belanja bantuan sosial pemerintah pusat.
Untuk itu, ia menilai, bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan keberlanjutan program MBG tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Pertama, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan mengurangi permintaan barang dan jasa yang berdampak pada penawaran dan produktivitas, serta penyerapan tenaga kerja.
"Pemerintah juga perlu mengarahkan anggaran ke sektor dengan dampak besar pada pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Riza pun menyarankan, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi untuk mendukung pembiayaan program ini.
Kolaborasi dengan program lain yang searah, seperti upaya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan, juga perlu dipertimbangkan.
"Pemerintah juga perlu mendorong kemandirian masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Terakhir, APBN sebaiknya difokuskan pada sektor yang menghasilkan nilai produktif, bukan bantuan yang habis dikonsumsi," tukas Riza.
加载失败()