PT Pupuk Indonesia (Persero) meningkatkan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pupuk subsidi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan Pupuk Indonesia dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari risiko dan persoalan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi ini, tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan sehingga risiko tersebut dapat dicegah.
"Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, dan akan dilakukan, dan tentunya kita berdiskusi hal-hal lainnya, yang sifatnya untuk koordinasi. Konteksnya adalah bagaimana KPK, Pupuk Indonesia Grup, bisa berkolaborasi dengan KPK, untuk bisa meningkatkan tata kelola," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tata kelola semakin kuat dan semakin baik, harapannya kita juga bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau tindakan hukum yang lainnya yang kurang baik," imbuhnya usai pertemuan antara jajaran Direksi Pupuk Indonesia dan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/3).
Baca juga: Anggaran Pupuk Subsidi Bakal Ditambah, Ini Penyebabnya |
Ia menambahkan kolaborasi ini merupakan bentuk optimalisasi Pupuk Indonesia dalam menjalankan tugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diungkapkannya, perbaikan tata kelola pupuk subsidi dimulai dari KPK.
Pada tahun 2018, ada rekomendasi dari KPK terkait dengan perbaikan tata kelola sehingga saat ini telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi sehingga pendistribusiannya memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.
Adapun sebagai komitmen dalam kolaborasi ini, Pupuk Indonesia dan anak-anak perusahaan akan memberikan sejumlah akses dan data kepada tim KPK.
"Intinya kita berdua bersepakat, KPK dengan Pupuk Indonesia, kita ada ruangan untuk berkolaborasi," jelas Rahmad.
Baca juga: Wamentan Upayakan Bantuan Bagi Petani Terdampak Banjir Grobogan |
Terakhir, ia berharap tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal, sehingga pupuk bersubsidi dapat tersalurkan sesuai dengan alokasi dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan percepatan swasembada pangan nasional. Hal ini selaras dengan visi besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.
"Kolaborasi ini penting, karena pupuk adalah pilar utama ketahanan pangan nasional. Kalau tata kelola pupuk lebih baik, tentu petani juga lebih mudah mendapatkan pupuk, pupuknya bisa terselesaikan dengan baik, Indonesia bisa segera mencapai ketahanan pangan nasional, dan itu pasti baik untuk bangsa dan negara ini," pungkasnya.
Simak juga Video 'Pupuk Bersubsidi Bisa Ditebus Mulai 1 Januari 2025, Petani Bisa Diwakilkan!':
[Gambas:Video 20detik]
Được in lại từ detik_id, bản quyền được giữ lại bởi tác giả gốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả hoặc khách mời. Nó không đại diện cho quan điểm hoặc lập trường của FOLLOWME và không có nghĩa là FOLLOWME đồng ý với tuyên bố hoặc mô tả của họ, cũng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đối với tất cả các hành động do khách truy cập thực hiện dựa trên thông tin do cộng đồng FOLLOWME cung cấp, cộng đồng không chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm nào trừ khi có cam kết rõ ràng bằng văn bản.
Website Cộng đồng Giao Dịch FOLLOWME: www.followme.asia
Tải thất bại ()