Airlangga Minta Aturan Trading Halt Dievaluasi, Begini Respons BEI

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan Bursa Efek Indonesia (BEI) meninjau ulang aturan pemberhentian perdagangan sementara atau trading halt. Setelah BEI memberlakukan trading halt saat IHSG rontok lebih dari 5 persen.

“Karena regulasi halt yang 5 persen itu diberlakukan saat Covid, tentu perlu ada review mengenai regulasi tersebut,” kata Airlangga di Istana Merdeka pada Selasa (18/3/2025) kemarin.

Baca Juga:

IHSG Kelabu hingga Trading Halt Dipicu Potensi Pelebaran Defisit APBN 

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy mengatakan BEI menerima masukan dari berbagai pihak. Adapun, mekanisme trading halt merupakan hal umum atau common practice yang juga dilakukan oleh bursa-bursa di negara lain pada saat indeks terkoreksi.

“Tapi yang biasa kita review adalah angkanya. Di angka berapa dulu, seingat saya kita juga pernah pakai 7 persen, 12,5 persen, 20 persen gitu ya. Kita review tergantung market behavior dan nanti perkembangan dari investor serta bursa-bursa lain juga,” kata Irvan saat ditemui di Gedung BEI Jakarta pada Rabu (19/3).

Baca Juga:

IHSG Trading Halt, Apakah Waktu yang Tepat untuk Investasi? Jangan Gegabah, Pertimbangkan Ini

Irvan menjelaskan, perubahan terkait mekanisme trading halt terakhir dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Terkait perubahan kembali mengenai batas pemberlakuan trading halt, Irvan menyebut BEI akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Apakah ini akan mungkin diubah? Ya mungkin saja. Tapi kita coba kita kaji dulu,” ujar Irvan.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan Usai IHSG Kena Trading Halt

Sementara itu, untuk menyikapi fluktuasi indeks yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan atau buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada Direksi Perusahaan Terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025. Pemberlakuan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan di pasar dan bisa mengurangi tekanan serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal yang diselenggarakan 3 Maret 2025 lalu.

Baca Juga:

Simak Perbedaan ARA, ARB, dan Trading Halt, Investor Wajib Tahu  

(Febrina Ratna Iskana)