ADHI Ungkap Strategi Atur Kas untuk Lunasi Utang Subkon

IDXChannel - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat penurunan utang bruto cukup signifikan sepanjang 2024. Hal itu dipicu membaiknya arus kas (cashflow) perseroan sebagai dampak pembayaran proyek LRT Jabodebek.

Per 31 Desember 2024, utang bruto ADHI kepada pihak ketiga alias subkontraktor tercatat Rp3,17 triliun, turun 27,14 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp4,12 triliun. Sekitar 60 persen dari total utang tersebut belum jatuh tempo.

Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta mengatakan, sebelum membayar subkon, utang bruto tersebut harus menjadi utang usaha. Dalam hal ini, perseroan menerapkan sistem pembayaran back to back.

"Di mana pengakuan utang usaha ketika pekerjaan disetujui atau terbayar oleh pemilik pekerjaan. Untuk menghindari lebih cepatnya pembayaran ke pihak ketiga dibandingkan dengan penerimaan dari pemilik pekerjaan," katanya dalam surat kepada BEI dikutip Jumat (21/3/2025).

Selama ini, kata Rozi, ADHI melunasi utang kepada subkon lewat dua sumber. Pertama, kas yang berasal dari penerimaan pembayaran dari pemilik pekerjaan. Kedua, fasilitas non cash loan dari perbankan.

Untuk yang pertama, ADHI bisa melunasi utang jatuh tempo apabila perseroan menerima pembayaran dari pemilik pekerjaan setelah proyek selesai dikerjakan.

"Tetap bila menggunakan fasilitas non cash loan perkiraan perseroan dapat melunasi selama 180 hari," katanya.

Dari sisi profil usia utang bruto, sebanyak Rp1,90 triliun belum jatuh tempo dengan realisasi pembayaran hingga Maret 2025 sebesar Rp727 miliar (38 persen). Sementara posisi utang dengan jatuh tempo 1-30 hari Rp426 miliar, 31-60 hari Rp90 miliar, 61-90 hari Rp227 miliar, dan lebih dari 90 hari Rp524 miliar.

Rozy mengungkapkan, arus kas ADHI membaik signifikan pada 2024 dengan posisi arus kas operasional  mencapai Rp1,46 triliun, naik hingga 1.649,5 persen. Perbaikan arus kas ini disebabkan perolehan pembayaran atas termin LRT Jabodebek sebesar Rp4,1 triliun.

Meski cashflow membaik, ADHI bakal tetap menggunakan pinjaman bank serta obligasi di samping kas dari pembayaran proyek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Terkait pinjaman tersebut, hingga akhir 2024, beban keuangan BUMN Karya tersebut mencapai Rp837 miliar, naik 3,5 persen.

Kenaikan beban keuangan ini disebabkan penurunan dari kemampuan perseroan untuk mengkapitalisasi beban keuangan ke dalam struktur HPP, khusunya anak usaha properti yang tengah dalam kondisi PKPU. Perseroan juga berkomitmen melakukan pembayaran jatuh tempo tepat waktu untuk mengurangi meningkatnya beban keuangan di masa depan.

(Rahmat Fiansyah)