Techno9 (NINE) Ungkap Jadwal Rights Issue Jumbo Rp3,2 Triliun

IDXChannel - PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE) bakal menggelar rights issue dalam dua tahap. Pada tahap pertama, modal yang dihimpun sebesar Rp80 miliar sementara tahap kedua, dana yang dibidik lebih besar lagi, yakni USD200 juta atau setara Rp3,2 triliun.

Direktur Utama NINE, Nuzwan Gufron mengungkapkan, rights issue alias Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II digelar paling cepat akhir tahun ini.

"Rencana perseroan untuk melakukan PMHMETD II antara Q4-2025 sampai dengan Q1-2026," katanya lewat surat kepada BEI, Rabu (26/3/2025).

Gufron menambahkan, aksi korporasi tersebut dilakukan sebagai syarat pengambilalihan NINE oleh Poh Group Ltd selaku calon pengendali baru. Dia pun memastikan rights issue jumbo tersebut akan dilakukan pengendali baru sebagai standby buyer.

"Pengendali baru berkomitmen untuk melaksanakan PMHMETD II," ujarnya.

Sementara untuk PMHMETD I, Gufron menyebut, NINE akan menerbitkan 2,157 juta saham baru atau setara 100 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan saat ini. Dengan asumsi rasio PMHMETD 1:1, porsi saham publik akan terdilusi 50 persen.

Sementara harga pelaksanaan untuk PMHMETD I ditetapkan Rp37 per saham, sehingga dana yang terkumpul sekitar Rp80 miliar. Rights issue tersebut juga dipastikan tanpa disertai penerbitan waran.

Gufron menambahkan, Poh Group juga menggandeng Advance Opportunities Fund (AOF) sebagai standby buyer dalam PMHMETD I.

Nantinya, dana hasil rights issue jilid I akan dipakai untuk melunasi bridging loan sebesar USD455.000 dan sisanya dipakai modal kerja, termasuk modal kerja pra-operasi usaha tambang dan biaya konsultan terkait penilaian keuangan dan hukum terkait aset tambang di Mongolia, Kamboja, dan Indonesia yang akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan NINE.

Untuk PMHMETD I, perseroan telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 April 2025. Setelah restu investor diperoleh, NINE berencana mengajukan aksi korporasi ini untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(Rahmat Fiansyah)