Danantara Kelola 844 BUMN dengan Nilai Aset Tembus Hingga Rp16.508 Triliun

Pasardana.id - Badan Pengeloa Investasi (BPI) Danantara secara resmi telah mengelola BUMN beserta anak dan cucu usaha.

Tak tanggung-tanggung, aset negara yang akan dikelola mencapai 844 perusahaan sejak 21 Maret 2025.

Sebelumnya, saham prioritas BUMN dipegang oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMM.

"Setelah di-launching Pak Presiden sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN (anak dan cucu usaha) berjumlah 844 sudah resmi bagian milik dari Danantara," kata Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani usai acara Town Hall Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (28/4).

Rosan juga menegaskan, pengelolaan aset terhadap ratusan perusahaan pelat merah itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian Holding Operasional.

Tak hanya mengelola aset dan dividen Danantara, aset negara yang saat ini dikelola di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga diwacanakan bakal menjadi kelolaan Danantara.

Salah satu contohnya yakni Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni PPKGBK atau Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno.

“Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara dan akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif,” jelasnya.

Adapun, nilai kelolaan aset dari ratusan perusahaan BUMN itu disebut-sebut tembus hingga US$ 982 miliar atau sekitar Rp 16.508 triliun (asumsi kurs: Rp 16.810/US$).

Menurut dia, kehadiran Danantara saat ini memang sangat tepat.

Pasalnya, dengan kondisi ketidak pastian akibat perang dagang hingga Geopolitik membuat semua negara harus mandiri dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

"Kondisi ini menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal, kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain," ucap Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini.

Selanjutnya, dia menuturkan, kehadiran Danantara merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar Pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

"Kita menghormati mekanisme pasar tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional kedepan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan," bebernya. 

Sebagai informasi, Danantara memiliki 99 persen saham seri B di BUMN.

Dalam struktur kepemilikan saham BUMN, saham dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni saham Seri A dan saham Seri B.

Saham Seri A, yang sering disebut juga sebagai saham dwiwarna, adalah saham istimewa yang memberikan hak khusus kepada negara, seperti hak veto dalam pengangkatan Direksi, perubahan anggaran dasar, dan keputusan-keputusan strategis lainnya, dalam hal ini 1 persen Saham Seri A Dwiwarna dipegang oleh Kementerian BUMN.

Sementara itu, saham Seri B adalah saham biasa yang mewakili hak kepemilikan secara ekonomi, seperti hak atas dividen dan apresiasi nilai saham, namun tidak memberikan hak kontrol strategis.

Danantara berperan penting dalam mengelola saham Seri B yang sebelumnya secara langsung dimiliki oleh negara di berbagai perusahaan BUMN.