Hadiri May Day, Prabowo Umbar Sejumlah Janji Buat Para Buruh

Pasardana.id - Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam peringatan Hari Buruh di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia ini mengumbar sejumlah janji untuk meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia.

Dihadapan para buruh, Presiden mengatakan bahwa dirinya memiliki rencana besar yang mencakup pembentukan dewan khusus hingga perbaikan regulasi perpajakan.

Presiden Prabowo bilang, akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan ini akan berperan sebagai penasihat presiden dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada buruh.

“Saudara-saudara sekalian saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang akan terdiri dari semua tokoh tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden. Mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga memastikan negara akan hadir dalam memperhatikan nasib buruh, termasuk dalam mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Ia juga mengumumkan akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan dalam sebuah forum dialog di Istana Bogor, untuk mendorong kesepahaman antara dunia usaha dan pekerja.

“Dalam waktu dekat saya akan adakan pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kiita duduk bersama saya katakan ke pengusaha, saudara tidak boleh mau kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik, tapi negara juga tidak tinggal diam,” tegasnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi keluhan utama para pekerja.

Prabowo menyebut bahwa pekerja berhak atas kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Sayangnya, dalam pernyataan yang disampaikan di acara tersebut, tidak disebutkan secara spesifik bentuk penghapusan sistem outsourcing tersebut.

Meski begitu, pesan Prabowo cukup jelas: pemerintahannya akan mendorong perbaikan perlindungan bagi pekerja melalui jalur regulasi.

Prabowo pun menyinggung soal kebijakan pajak yang dinilai belum sepenuhnya adil bagi buruh.

Ia menyatakan, akan mengkaji ulang pajak penghasilan (PPh), terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, agar tidak disamakan dengan pekerja bergaji rendah.

“Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang bener, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” kata Prabowo.

Buruh dengan gaji rendah, kata Prabowo, semestinya mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan.

“Lo (buruh) orang gajinya enggak besar, jadi ngapain dipajak. Tapi kalau pajaknya sedikit enggak terlalu besar, bayar deh dikit-dikit deh. Yaitu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tuturnya.

Prabowo menambahkan, terkait bagian dari program perlindungan sosial, kata dia, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp 500 triliun untuk kesehatan, pendidikan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Total biaya kita gelontorkan melebihi Rp 500 triliun, ini terus untuk menjaga rakyat kita ngga ada yang menderita. Sekarang masalah kita jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima jangan yang tidak perlu terima bantuan subsidi ini,” ungkap Prabowo.