Pengusaha Khawatir Aturan Ini Bakal Tekan Industri Padat Karya

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyuarakan kekhawatirannya terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang baru saja disahkan. Aturan ini, yang mencakup berbagai pembatasan dalam industri tembakau dan makanan dan minuman (mamin), dinilai dapat berdampak buruk pada sektor-sektor padat karya yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi global.

KADIN menyoroti sejumlah kebijakan dalam PP 28/2024, seperti zonasi penjualan rokok, iklan rokok, serta pengaturan kandungan garam, gula, dan lemak (GGL) dalam produk mamin, yang dianggap berisiko membebani pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengingatkan bahwa regulasi yang tidak tepat sasaran dapat merugikan banyak sektor, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Peraturan yang tidak disusun dengan cermat bisa berujung pada dampak negatif bagi industri, seperti yang kita saksikan pada sektor tekstil dan media. Terlebih lagi, di tengah ketidakpastian ekonomi, kita berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam membuat kebijakan yang dapat memberatkan pelaku usaha," ujar Saleh Husin, dalam keterangannya, Minggu (11/5/2025).

KADIN juga menilai bahwa kebijakan dalam PP 28/2024 justru berpotensi memperburuk kondisi industri tembakau dan mamin yang sudah menghadapi banyak tantangan. Selain itu, regulasi yang semakin ketat diyakini akan memicu berkembangnya pasar ilegal untuk produk-produk tembakau dan mamin.

"Rokok ilegal sudah mencapai 6,9% pada 2023, dan semakin ketatnya regulasi akan mempermudah berkembangnya pasar ilegal tersebut," tambah Saleh. Ia menekankan bahwa kebijakan yang lebih ketat justru akan menciptakan ruang bagi produk ilegal untuk tumbuh, yang akhirnya merugikan industri yang sah.

Selain itu, Saleh juga mengkritisi proses penyusunan PP 28/2024 yang dianggap tidak melibatkan pelaku industri secara memadai. Banyak masukan dari kementerian pembina industri yang tidak dipertimbangkan dalam proses penyusunan aturan tersebut. "Kami melihat banyak pasal yang justru problematik dan bisa menghancurkan industri itu sendiri," kata Saleh.