Pasardana.id - Pemerintahan di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan stimulus ekononomi ini dirumuskan dalam rapat koordinasi dengan merumuskan sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025.
Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.
Pemberian stimulus di kuartal kedua menjadi krusial, mengingat telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.
Stimulus disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua dapat tetap berada di kisaran 5 persen.
Masa libur sekolah yang diikuti dengan pemberian gaji ke-13 akan menjadi momentum penting untuk mendorong daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.
Untuk stimulus pertama, yakni berupa diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.
Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.
Ketiga, Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Keempat, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.
Stimulus kelima, berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.
Stimulus keenam, Pemerintah memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.
Keenam stimulus yang saat ini sedang difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025 tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat dimintai keterangannya pada Senin (26/5), mengaku belum mendapat laporan terkait rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik pada bulan Juni-Juli.
Bahlil mengatakan, biasanya dalam mengeluarkan kebijakan stimulus ini ada pembahasan lebih lanjut antar Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lain untuk membahas mekanisme stimulus yang diberikan masyarakat.
"Kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalunya, biasanya, ada kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas, sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu (diskon tarif listrik)," ujar Bahlil di Kementerian ESDM.
Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, bahwa kebijakan ini memang akan digulirkan, dirinya akan mempelajari terlebih dahulu.
Kemudian akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, apalagi ini terkait dengan subsidi.
"Kita pelajari semuanya, untuk rakyat sudah pasti kita pelajari. Tapi kita harus perhatikan juga negara. Terus kalau bicara subsidi, tidak terlepas dari harus ada komunikasi dengan Kementerian ESDM, keuangan," kata Bahlil.
Dan setelah itu, bahwa pemangku kepentingan ini menyetujui kebijakan diskon tarif listik ini, baru Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk mengimplementasi.
"Dan setelah itu, baru saya menyampaikan kepada PLN. Kalau PLN, saya yakin sudah ada surat dari ESDM," ujarnya.
Tải thất bại ()