KKP Usulkan Kawasan Tambak Garam di NTT Jadi Ekonomi Khusus

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan agar kawasan tambak garam raksasa di Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini sebagai upaya untuk menarik minat investor menggarap tambak garam di lahan seluas hingga 13 ribu hektar.

"Insentif ini kalau misalnya kita tetapkan nanti Rote ini sebagai kawasan ekonomi khusus ya ini juga akan kita tempuh maka ada insentif pajak nanti di sana. Ini usulan ini semoga bisa diproses dikabulkan," kata Direktur Jenderal Pengelola Kelautan KKP A. Koswara dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Selain itu, pemerintah melalui KKP juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menarik minat investor, seperti menyediakan lahan dan infrastruktur dasar. Untuk infrastruktur dasarnya, pemerintah akan membangun dermaga, jalan, listrik, hingga utilitasnya.

"Pengelolaan kawasan penyediaan infrastruktur untuk distribusi jalan dermaga kita siapkan. Kemudian pengaturan air baku, air baku ini dari teluk tadi kita atur semua zona ini bisa terpenuhi kebutuhan dari air bakunya air garamnya. Kemudian listrik, kemudian utilitas yang lain itu kita siapkan dari pengelola kawasan itu," jelas Koswara.

Direktur Pesisir dan Pulau Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris menambahkan KKP diberikan wewenang untuk mengelola lahan atau tanah pulau-pulau kecil. Hal inilah yang mendorong KKP dapat memberikan karpet merah ke investor yang berminat menggarap tambak garam di Rote.

"Oleh karena itu, untuk mendorong atau memberikan karpet merah dalam pengembangan investasi di pulau-pulau kecil, KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal. Sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan," ujar Aris.

KKP, lanjut Aris, juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kantor pertahanan setempat untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama KKP. Hal ini memberikan kepastian hukum agar investor tidak terkendala dalam hal lahan.

"Kenapa ini bisa dilakukan? Karena memang di Pulau Rote itu penduduknya tidak banyak, penguasaan lahan masyarakat itu baru sekitar 30% dari lokasi yang ada. Artinya 70% lahan yang ada itu bisa dikuasai negara, dan itu akan memudahkan nanti investor untuk melakukan investasi," imbuh Aris.