Tak Cuma Modal, Ini Masalah yang Dihadapi Pengusaha Muda RI

Sebanyak lebih dari 2.500 pelaku usaha dari berbagai daerah berkumpul di Gedung Smesco, Jakarta Selatan dalam mengikuti Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam agenda tersebut, para pengusaha menyampaikan sejumlah tuntutan dan catatan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait peran kewirausahaan dan UMKM menuju 2045.

Mereka menyoroti masalah mendasar seperti kurangnya dukungan pendidikan, akses pembiayaan, hingga lemahnya ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Buchari, menyampaikan momen itu menjadi saat yang tepat untuk menyatukan pemikiran, menyusun langkah konkret, serta menawarkan kerangka strategis pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan kepada pemerintah.

Akbar menegaskan tantangan utama kewirausahaan Indonesia tidak hanya berkutat pada soal permodalan, tapi lebih dalam lagi menyangkut pembentukan karakter, mentalitas, serta ekosistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut visi Indonesia Emas 2045, HIPMI menyusun sebuah peta jalan kewirausahaan dan UMKM sebagai masukan strategis kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

"Peta jalan ini menguraikan secara komprehensif potensi serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dan wirausaha muda di Indonesia, serta menyodorkan arah kebijakan yang menurut HIPMI perlu menjadi perhatian pemerintah. Inti dari usulan tersebut adalah perlunya pendekatan yang menyeluruh mulai dari aspek pendidikan, pembiayaan, teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor, ujar Akbar pada keterangannya (12/6/2025).

Dalam pandangan HIPMI, pendidikan kewirausahaan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sejak usia dini, bukan sebatas pelatihan tambahan atau program pilihan.

"Kalau kita ingin Indonesia jadi negara maju pada 2045, kita harus mulai dari sekolah dasar dan menegah. Kita harus mencetak generasi yang kreatif, tahan banting, dan mampu melihat peluang. Kewirausahaan itu bukan hanya soal bisnis, tapi soal pola pikir dan cara pandang," ujar Akbar.

Selain pendidikan, HIPMI juga mendorong penguatan akses pembiayaan yang lebih inovatif dan inklusif bagi UMKM, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha di berbagai sektor. Dukungan terhadap infrastruktur digital, kemudahan akses pasar, serta perlindungan hukum juga menjadi bagian dari narasi peta jalan ini.

Tak kalah penting, HIPMI menekankan pentingnya membangun jejaring kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, dan dunia internasional. Diplomasi ekonomi, menurut Akbar, tidak boleh hanya menjadi domain kementerian, tetapi juga harus melibatkan pengusaha muda sebagai duta pertumbuhan dan inovasi Indonesia di mata dunia.

Di sela acara, para peserta dan pengunjung juga disuguhi pameran UMKM dari berbagai daerah, menampilkan produk-produk unggulan seperti kuliner lokal, fesyen, kerajinan tangan, hingga startup digital. Pameran ini bukan hanya ajang promosi, tapi juga ruang konkret untuk mewujudkan ekosistem kemitraan antarpelaku usaha.

Ketua Bidang UMKM, Koperasi & Kewirausahaan BPP HIPMI, Arief Satria Kurniagung berharap peta jalan yang mereka tawarkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang.

"Peta jalan ini bukan hanya rangkuman ide, tapi cermin aspirasi pelaku usaha muda di seluruh Indonesia. Kami ingin pemerintah melihat kewirausahaan sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah momentum untuk menyatukan arah, agar kebijakan pemerintah dan semangat pengusaha muda bisa bergerak seiring," ujar Arief.

Menurutnya, peran UMKM dan wirausaha muda tidak bisa dilepaskan dari transformasi ekonomi nasional.

"Dari tangan-tangan mereka lahir solusi konkret, lapangan kerja baru, dan inovasi yang menjawab kebutuhan zaman. Peta jalan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan moral HIPMI dalam membangun masa depan bangsa," tutup Arief.