Ketegangan Laut China Selatan Meningkat, RI Diminta Perkuat Regulasi Maritim

Indonesia didesak untuk memperkuat sistem hukum kelautan nasional guna merespons dinamika geopolitik di Laut China Selatan (LCS). Dorongan ini muncul dalam diskusi "Diplomasi Maritim China di Asia Tenggara: Pandangan dari Indonesia" yang digelar Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta.

Ketua FSI Johanes Herlijanto menilai diplomasi maritim China bertujuan mengklaim kembali wilayah yang dianggap bagian dari teritori mereka.

"Salah satu yang mereka anggap sebagai teritori mereka adalah kawasan LCS, yang juga mencakup Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna," ujarnya.

China selama ini mengklaim kawasan LCS melalui sembilan garis putus-putus yang kini menjadi sepuluh. Klaim ini dianggap membingungkan karena tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas.

Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menyebut masalah di LCS sudah muncul sejak lama. Peta sembilan garis China resmi dirilis sejak 2009.

"Dalam peta tersebut tidak terdapat tanggal dan datum. Tidak terdapat pula penggunaan garis pangkal dan klaim pulau atau laut yang lain," katanya.

Ia juga menyoroti Undang-Undang Penjaga Pantai China 2021 yang memungkinkan patroli bersenjata di wilayah yang secara sepihak diklaim. "Ini mengundang pertanyaan, seperti bagaimana rules of engagement dari peraturan tersebut?" katanya.

Meski begitu, menurutnya konflik tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Solusi legal seperti arbitrase dan forum komunikasi antarnegara masih bisa diupayakan. "Baik upaya dominasi dari China maupun dari Amerika Serikat (AS) akan dapat kita kurangi bila kita bisa mengontrol Nusantara," tegas Kresno.

Purnawirawan Laksda TNI Soleman B Ponto juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN. Ia menyoroti berbagai inisiatif seperti Code of Conduct (CoC), Treaty of Amity and Cooperation (TAC), dan Deklarasi ASEAN tentang LCS.

Namun ia juga mengingatkan potensi gesekan akibat rivalitas China dan AS di kawasan. "Problemnya, nelayan Indonesia yang menangkap ikan di wilayah sengketa bisa ditangkap oleh Penjaga Pantai China," katanya.

Menurutnya, selain diplomasi, Indonesia juga perlu membenahi sistem hukum dalam negeri agar memiliki daya tawar kuat.

"Bila sistem hukum tak diterapkan dengan benar, maka harga secangkir kopi akan menjadi mahal. Jadi mari benahi sistem hukum dan terapkan dengan baik, agar saya bisa meminum secangkir kopi dengan harga yang tidak naik," ujarnya sambil bergurau.

Sementara itu, Ristian Atriandi Supriyanto dari Universitas Indonesia menilai diplomasi maritim China dilakukan dengan pendekatan koersif dan persuasif. Ia menyarankan Indonesia tak memihak, tapi tegas berpegang pada UNCLOS.

"Ketidakberpihakan di atas tidak sama dengan netralitas, tetapi berpegang pada hukum internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS," tegasnya.