Gara-gara ATK Rp 44 T, Rakyat Dapat Stimulus Rp 24 T di Juni-Juli

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp 24,4 triliun untuk periode Juni-Juli 2025 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan daya beli. Stimulus ini diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari diskon tarif tol, diskon transportasi, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Sosial (Bansos).

Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan dana stimulus tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini salah satunya didukung dengan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

"Pertanyaan yang biasa ditanyakan ke saya adalah, 'Pak uangnya dari mana?' Nah begini, kita kan sudah siap-siap dari awal tahun, efisiensi itu bukan arti kita potong anggaran, tapi merealokasikan anggaran untuk siap-siap ada cadangan fiskal yang sehat," kata Fithra dalam acara diskusi tentang stimulus ekonomi, di Toety Heraty Museum Cemara 6 Galery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Fithra pun menyinggung tentang temuan dana alokasi untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang mencapai Rp 44 triliun. Hal tersebut menjadi temuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengakumulasikan anggaran ATK dari tiap kementerian/lembaga (KL).

Jumlah tersebut bahkan masih jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk stimulus ekonomi periode Juni-Juli sebesar Rp 24,4 triliun. Ia menegaskan efisiensi bukan pemangkasan, melainkan mengalokasikan ulang anggaran untuk hal-hal yang lebih produktif dan tepat sasaran.

"Dicek kok ada ATK sampai Rp 44 triliun, kok dikumpulkan setiap kementerian ada 44 triliun, ini buat apa? Akhirnya dibalikkan lagi ke kaedah Undang-Undang No. 17 tahun 2003, keuangan negara yang the money you need to have the function. Money full of function," ujarnya.

Fithra mengatakan, pemerintah fokus kepada disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ia juga percaya anggaran Rp 24,4 triliun akan berdampak besar jika ditempatkan di tempat yang tepat.

Meski anggaran tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran belanja negara Rp 3.621 triliun, namun menurut Fithra, stimulus ini bisa memantik perilaku lewat jalur disposable income.

"Pertama kalau kita bicara naik Rp 11,93 triliun untuk penebalan bansos, Rp 10,73 triliun untuk bantuan subsidi upah, ada satu lagi, untuk diskon transportasi. Orang-orang kaya, yang saya tau, kalau liburan ke luar negeri, atau orang-orang kelas menengah yang tanggung. Gimana cara memantik perilaku ekonomi mereka? Dikasih diskon," jelasnya.

Dalam paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli sendiri pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 900 miliar dari total Rp 24,4 triliun untuk diskon transportasi. Meski kecil, Fithra mengatakan hal ini memantik perilaku sehingga orang-orang bisa cenderung memilih liburan atau berjalan-jalan di dalam negeri, berbelanja, hingga akhirnya menciptakan peluang ekonomi.

Sebagai informasi, dari total anggaran yang dipergunakan untuk kebijakan stimulus ekonomi adalah sebesar Rp 24,4 triliun, di mana porsi dari kocek negara dikucurkan sebesar Rp 23,59 triliun. Sedangkan untuk Rp 850 miliar sisanya dari swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, ada lima insentif yang diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ini, mulai dari diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan tambahan bansos.

Rinciannya, diskon transportasi untuk kereta api, tiket pesawat, dan kapal laut Rp 940 miliar dari APBN, diskon tarif tol Rp 650 miliar dari kocek swasta, tambahan bansos Rp 11,93 triliun dari APBN, BSU Rp 10,72 triliun dari APBN, dan perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non-APBN.

"Kita harapkan pada kuartal II maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5%, dari tadinya diperkirakan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang tetap kita jaga kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan turun lebih cepat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).