Pejabat PU Sumut Kena OTT KPK, Menteri Dody Evaluasi Seluruh Eselon 1

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan melalukan evaluasi terhadap seluruh jajaran eselon 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementeriannya. Hal ini sebagai respons atas langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 5 pejabat Dinas PU Sumatera Utara.

KPK sendiri telah menangkap setidaknya 5 orang pejabat Dinas PU Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara terkait dengan kasus proyek jalan daerah.

Dody merasa cukup terkejut dan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, ia menyerahkan segala prosesnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait. Ke depan, ia juga berencana untuk melakukan pembenahan internal.

"Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden (Prabowo) kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU, dari mulai eselon 1 sampai PPK, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak turun lagi di masa depan," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2025).

Dody pun mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto di masa-masa awal dirinya menjabat sebagai menteri. Pada kala itu, Prabowo menekankan pentingnya membersihkan dan membenahi diri.

"Saya kutip bahasa beliau, coba kalau saya tidak salah, segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti, atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat," tegasnya.

Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah evaluasi yang dimaksud membuka peluang untuk melakukan perombakan pada struktur kementeriannya, Dody enggan menjawab. Ia hanya menekankan bahwa segala langkah yang ia lakukan berdasarkan pada restu presiden.

"Nanti. Gini saya ini kan hanya sekedar pembantu Presiden, jadi apapun yang saya kerjakan harus matur dulu ke Bapak Presiden sebagai atasan saya langsung, setelah restu diberikan," ujarnya.

Ia juga enggan mendetailkan langkah lanjutan dari hasil pemeriksaan KPK terkait OTT di Sumut ini. Namun sebagai pemimpin dari Kementerian PU, Dody menekankan bahwa dirinya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Saya akan tetap menjunjung asas Praduga tak bersalah, tapi bukan berarti kebenaran saya akan nutup-nutupi, tidak. Kalaupun ada yang nyangkut di Pattimura (Kantor PU Pusat) gara-gara itu, saya akan serahkan," kata dia.

"Makanya kemudian saya sampaikan juga, jika memang mendapatkan setuju Bapak Presiden, mulai minggu depan saya akan mengevaluasi semua eselon 1 sampai dengan pejabat pembuat komitmen saya yang paling rendah," sambungnya.

Sebagai informasi, Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, pihaknya menangkap 5 orang dalam OTT di kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting (TOP).

Adapun tersangka berikutnya dari unsur pemerintahan yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap PPK untuk perkara di Dinas PUPR Rasuli Efendi Siregar (RES), lalu PPK Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Heliyanto (HEL).

Sementara itu, tersangka berikutnya dari kasus suap yang berasal dari pihak swasta ialah Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).

Proyek jalan yang ditangani TOP dan empat tersangka lainnya di wilayah Kota Pinang, Gunung Tua hingga pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, Sumatera Utara (Sumut) dengan total nilai Rp 231,8 miliar

"TOP memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa. KIR sudah dibawa TOP saat survei. ada kecurangan, tidak melalui proses lelang," kata Asep, dikutip dari detikSumut.