Airlangga Bidik Biaya Logistik RI Turun Jadi 8% di 2030

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan biaya logistik bisa turun dari angka 14,5% menjadi 8% dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Hal ini diharapkan bisa mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dibidik. Dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia per Mei 2025 yang telah surplus dalam 61 bulan berturut-turut, biaya logistik yang semakin rendah diyakini bisa meningkatkan catatan tersebut.

"Dengan ekspor yang masih positif, hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5% itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5% dan kembali turun ke 8%," ujar Airlangga dalam konferensi pers acara peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Artinya, angka inflasi kita pun di bawah target 2,5 ±1. Jadi, sebenarnya perekonomian kita masih on the track. Namun, akibat dari perang dagang, memang PMI (purchasing managers index) kita turun di 47,4%" lanjutnya.

Airlangga menyatakan, dengan melihat angka ekspor yang masih positif, maka ia bakal mendorong biaya logistik turun ke angka 12,5% atau 8%, dari yang semula 14,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan, dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana, agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi, kita masih ada fat, masih ada nilai yang harus kita turunkan," ungkapnya.

Airlangga bilang, untuk mengerem biaya logistik ini, pemerintah akan mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rancangan penguatan logistik nasional.

"Itu ada tiga hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. Satu, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Ketiga, adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyediaan jasa logistik," tutupnya.