RI Tetap Kena Tarif Trump 32% Meski Sudah Tawarkan Rp 547 T, Kok Bisa?

Pemerintah dengan sektor swasta telah menyepakati untuk memberikan tawaran paket pembelian komoditas dari AS dan juga investasi. Totalnya, ada sekitar US$ 34 miliar atau sekitar Rp 547 triliun (kurs Rp 16.100).

Namun tawaran tersebut nampaknya tidak membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump luluh. Lewat surat resmi yang ditujukan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto, Trump tetap menetapkan tarif sebesar 32% ke Indonesia. Tarif itu resmi akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai bahwa langkah yang dilakukan Trump bukan semata hanya ingin menutup defisit perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, melainkan ada tujuan-tujuan lainnya.

Ia mengatakan, Trump menginginkan negara-negara mitra agar melakukan reformasi ekonomi secara sepihak, terutama dengan menghapus berbagai regulasi atau hambatan yang dianggap menghalangi masuknya produk-produk Amerika Serikat.

"Jadi bukan cuma sekedar hanya defisitnya itu turun, tapi juga perlu ada reform dari negara-negara ini," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/7/2025).

Yose menambahkan, langkah Trump ini juga merupakan langkah politik untuk mendorong negara-negara mitra AS menjauh dari Cina. Pasalnya Trump menganggap bahwa Indonesia, masih bergantung terhadap Cina. Mulai dari rantai pasok, investasi, maupun kerja sama di bidang teknologi.

"Jadi sekarang ini memang negara-negara itu dianggap tidak memenuhi permintaan-permintaan dari Amerika dan mendapatkan hukuman dalam tanda petik hukuman untuk mendapatkan resiproka tarif ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul HudaHuda menyayangkan hasil negosiasi yang telah lama ini dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang baik, meskipun sejumlah tawaran telah diajukan oleh pemerintah. Ia menilai bahwa Trump menunjukkan pendekatan sangat sepihak dan penuh tekanan politik.

"Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tarif resiprokal tersebut. Dan lagi-lagi Trump menggunakan kata-kata National Security untuk menggambarkan kegentingan penerapan tarif impor ini ke berbagai negara, termasuk Indonesia," katanya.

"Palu sudah diketok, nampaknya negosiasi tidak akan mengubah hasil, kecuali memang ada senjata Indonesia yang belum dikeluarkan oleh pemerintah," tambahnya.

Ia menilai bahwa pemerintah perlu melakukan penguatan domestik melalui berbagai kebijakan terkait dengan daya beli. Hal ini guna sektor domestik tidak terdampak terhadap tarif tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan industri dengan lebih matang melalui penguatan infrastruktur maupun organisasi. Kemudian pemerintah juga perlu mencari pasar alternatif selain AS untuk barang-barang produksi Indonesia, misalnya ke pasar Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika menjadi potensial untuk saat ini.

"Kemudian, jika berani, pemerintah dapat mengenakan tarif terhadap jasa dari Amerika Serikat, seperti jasa digital, hiburan, dan sebagainya," katanya.