Beban Pensiunan PNS Tembus Rp 976 T, Sri Mulyani Minta Daerah Ikut Tanggung

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti beban dana pensiun para pegawai negeri sipil (PNS) jangka panjang yang mencapai Rp 976 triliun. Selama ini beban hanya ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengatakan ke depan pemerintah daerah (pemda) harus ikut memikul beban tersebut. Beban pensiunan PNS yang menyentuh Rp 976 triliun itu diketahui berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mengenai (temuan) BPK Rp 976 triliun yang sebagai kewajiban jangka panjang, ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali dari belanja pensiun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025) kemarin.

"Ini merupakan sesuatu yang nanti akan menjadi PR (pekerjaan rumah) selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal pusat, maupun nantinya pastinya daerah harus ikut memikul," tambahnya.

Sri Mulyani menyebut rencana pemda untuk memikul beban pensiunan PNS di daerah masih harus dibahas lebih lanjut. Pembicaraan tersebut juga turut menggandeng BPK.

"Jadi walaupun yang meng-hire daerah, para pegawai pemerintah daerah itu (uang) pensiunnya yang membayar pusat," tuturnya.

Pada awal rapat, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta penjelasan Kementerian Keuangan terkait beban pensiunan PNS daerah. Ia menyebut ini penting disampaikan agar pemda bisa mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban tersebut.

Ahmad menegaskan penjelasan itu berguna agar pemda mampu bertindak secara kuratif, misalnya dengan menyiapkan dana cadangan atau skema pendanaan lainnya.

"Kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah," wanti-wanti Ahmad.