Tarif Trump RI Turun Jadi 19%, Wamentan: Angin Segar buat Petani

Sudaryono menerangkan pemangkasan tarif ini tak lepas dari diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Trump. Sudaryono menilai langkah Prabowo bukan hanya diplomasi biasa, tapi juga dapat mengubah peta ekspor Indonesia ke AS.

Pemangkasan tarif ini, lanjut Sudaryono, tidak hanya kabar baik bagi industri besar. Namun, juga angin segar bagi petani Indonesia.

"Pemangkasan tarif impor jadi 19% ini bukan cuman kabar baik industri besar, tapi juga angin segar buat petani Indonesia," kata Sudaryono dikutip dari akun Instagram pribadi sudaru_sudaryono, Rabu (16/7/2025).

Menurut Sudaryono, dengan tarif yang lebih rendah ini, produk pertanian, seperti kopi, rempah-rempah, hingga olahan kelapa makin kompetitif di pasar AS. Hal ini berarti, permintaan akan meningkat dan ekspor produk pertanian juga tumbuh.

Dengan begitu, petani Indonesia bisa mendapat harga jual yang lebih menguntungkan. Momentum ini, Sudaryono menilai menjadi kesempatan emas agar produk pertanian makin bersaing di level global. Asalkan, Indonesia dapat menjaga kualitas dan kuantitasnya.

"Petani bisa dapat harga jual yang lebih menguntungkan. Langkah ini bisa jadi momentum emas untuk membangkitkan pertanian kita ke level global. Kalau kita bisa jaga kualitas dan kuantitas bukan nggak mungkin produk petani Indonesia berjaya di Negeri Paman Sam," jelas Sudaryono.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Trump pada Selasa (15/7/2025).

Mengutip CNN Business, Rabu (16/7/2025), beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump menyampaikan isi kesepakatan itu adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor dari AS, sementara AS akan mengenakan tarif sebesar 19% atas produk dari Indonesia, turun dari sebelumnya 32%.

Dalam unggahan berikutnya di Truth Social, Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut telah "diselesaikan". Namun, pemerintah Indonesia belum membuat pengumuman serupa hingga Selasa sore.

(kil/kil)