Macet Horor di Pelabuhan Ketapang, Pengusaha Sampaikan 4 Poin Penting Ini

Pengusaha angkutan menyoroti kemacetan horor yang melanda kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dinilai menimbulkan dampak besar dari sisi ekonomi maupun sosial.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menilai, kondisi tersebut menimbulkan dampak yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial.

"Kejadian ini telah menimbulkan dampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial, khususnya terhadap kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat antara Jawa dan Bali," kata Khoiri, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

Khoiri menyesalkan terjadinya antrean kendaraan pada ruas jalan menuju Pelabuhan ASDP Ketapang. Menurutnya, antrean tersebut tidak terlepas dari berkurangnya jumlah kapal yang melayani lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Kondisi ini terjadi setelah 15 unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP) hasil modifikasi dari kapal Landing Craft Transport (LCT) yang ditunda keberangkatannya. Penundaan keberangkatan ini dikarenakan adanya hasil uji petik mendadak oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Atas kondisi penundaan keberangkatan 15 unit kapal tersebut, Gapasdap menyatakan sejumlah point penting agar publik dan semua pihak mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan adil.

Pertama, kondisi riil dermaga LCM di Ketapang masih sangat terbatas dan tidak layak. Kapal-kapal yang beroperasi selama ini telah menyesuaikan dengan kondisi dermaga yang tersedia, yaitu dermaga plengsengan atau LCM yang secara teknis tidak layak disandari oleh kapal KMP murni.

Oleh karena itu, modifikasi kapal LCT menjadi KMP adalah upaya adaptif yang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan pertimbangan keselamatan, efisiensi, dan urgensi pelayanan publik di lintasan tersibuk di Indonesia ini.

Kedua, modifikasi kapal LCT dilakukan sesuai dengan prosedur dan disetujui oleh otoritas berwenang. Semua kapal yang dimaksud telah disurvei, dihitung stabilitasnya, dilengkapi persyaratan teknis dan nautis, serta memperoleh sertifikat kesempurnaan dari pihak berwenang, termasuk BKI dan Ditjen Perhubungan Laut.

Proses modifikasi bukan dilakukan sembarangan, tetapi justru melalui standar teknis yang ketat dan audit dari instansi terkait.

Ketiga, setiap hari kapal sebelum berlayar wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang hanya dapat diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan aspek teknis dan keselamatan. Dengan kata lain, kapal-kapal tersebut tidak bisa beroperasi tanpa melalui pengawasan dan izin resmi dari KSOP sebagai otoritas keselamatan pelayaran di pelabuhan.

Keempat, perlu perspektif menyeluruh dalam penanganan masalah keselamatan pelayaran. Dalam hal ini, Gapasdap menilai bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara semua stakeholder antara lain regulator (KSOP, Kemenhub), operator kapal, penyedia pelabuhan, badan klasifikasi, hingga pengguna jasa.

"Namun sangat disayangkan, setiap kali terjadi insiden, tanggung jawab seolah hanya dibebankan kepada operator dan kapalnya saja, tanpa melihat secara utuh kondisi infrastruktur, sistem pengawasan, dan kontribusi pihak lain," kata Khoiri.

Menurut dia, keputusan pelarangan mendadak tanpa transisi dan komunikasi yang memadai justru menciptakan dampak domino yang besar, berupa kemacetan parah, terhambatnya distribusi logistik nasional, dan kerugian ekonomi yang tidak kecil.

"Kami menghormati pentingnya peningkatan keselamatan pelayaran, namun kami juga menekankan perlunya pendekatan komprehensif, proporsional, dan tidak reaktif, serta melibatkan dialog dengan seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan di lapangan," ujar Khoiri.

Khoiri juga menekankan, Gapasdap siap bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, BKI, dan KSOP untuk merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penyesuaian desain dermaga agar kapal-kapal yang sepenuhnya sesuai standar teknis bisa segera beroperasi.