Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN Dinilai Langkah Tepat buat Efisiensi

Sejumlah anggota DPR menyambut baik kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menghapus tantiem komisaris BUMN dan anak usahanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah tepat sebagai efisiensi yang memang harus diambil. Ia menilai bahwa selama ini jabatan komisaris hanya untuk menambah pundi-pundi keuntungan pribadi.

"Larangan tersebut bagus, karena memang selama ini komisaris kebanyakan tidak ikut memberikan andil pengawasan. Jabatan komisaris selama ini hanya dijadikan tempat untuk menambah pendapatan," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (4/8/2025).

Darmadi mengatakan larangan ini hanya akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan BUMN saja, tetapi tidak akan memberikan dampak terhadap pengawasan BUMN dan anak usaha ke depannya. "Selama ini komisaris kan juga minim melakukan pengawasan secara efektif. Jadi tidak ada dampak apa-apa juga. Tapi BUMN lebih efisien karena cost berkurang," katanya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan keputusan Danantara melarang komisaris BUMN dan anak usahanya dapat jatah tantiem tersebut sebagai langkah berani dan strategis.

Amin mengatakan, larangan ini merupakan langkah awal menuju efisiensi struktural dan budaya akuntabilitas yang lebih kuat. Terlebih Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi semangat utama dalam seluruh lini pemerintahan dan lembaga negara, termasuk BUMN.

"Kalau kita ingin BUMN jadi motor pembangunan dan bukan beban negara, maka orientasi keuntungan pribadi seperti tantiem tanpa ukuran kinerja yang objektif harus dihentikan. Ini momentum untuk melakukan reformasi manajemen BUMN secara menyeluruh," katanya.

Amin juga menyinggung bahwa selama ini banyak pemberian tantiem yang tidak mencerminkan kondisi kinerja sesungguhnya.

"Selama ini, pemberian tantiem seringkali tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Banyak kasus di mana BUMN merugi, tapi komisaris tetap mendapat insentif," katanya.

"Bahkan ada beberapa kasus laporan keuangan dimanipulasi seolah mencetak laba hanya demi membuka ruang pembagian tantiem dan tunjangan kinerja," tambahnya.