Kemendagri: 493 Daerah Lemah Secara Fiskal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, mayoritas daerah di Indonesia masih lemah secara fiskal untuk tahun anggaran 2025. Berdasarkan data Kemendagri, hanya ada beberapa daerah yang tercatat memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

Dari total 546 daerah yang terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sebanyak 493 daerah atau sekitar 90% masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Hingga 31 Agustus 2025, hanya 26 daerah atau sekitar 5% yang tergolong memiliki kapasitas fiskal kuat. Sementara 27 daerah atau sekitar 5% berada pada kategori fiskal sedang.

"Data mengatakan, 90% daeah, yaitu 493 daerah provinsi dan kabupaten/kota, kapasitas fiskalnya rendah. Padahal sebagian merupakan kawasan perkotaan yang menuntut tumbuh terus-menurus," ungkap Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, dalam acara peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).

Ia merinci, dari 38 provinsi terdapat 15 provinsi atau sekitar 39% dengan kapasitas fiskal lemah. Kemudian terdapat 12 provinsi atau sekitar 32% dalam kategori sedang, dan hanya 11 provinsi atau sekitar 29% yang masuk kategori kuat.

Sementara dari 415 kabupaten, terang Safrizal, ada sebanyak 407 kabupaten atau sekitar 98% memiliki kelemahan secara fiskal. Dari total keseluruhan, hanya 4 kabupaten yang masuk kategori sedang, dan 4 kabupaten lainnya berstatus kuat.

"Kemampuan fiskalnya bergantung pada transfer pusat, dan hanya sebagian kecil dari kabupaten/kota dengan fiskal kuat," jelasnya.

Dari sisi perkotaan, dari 93 daerah yang ada, tercatat 70 kota atau sekitar 75% berkapasitas fiskal lemah. Hanya tercatat 12 kota atau sekitar 13% yang tergolong sedang dan 11 kota atau sekitar 12% yang mampu menunjukkan kapasitas fiskal kuat.

Safrizal menilai, ketimpangan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketahanan fiskal daerah yang rendah berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi lokal.

"Tentu harus ada inovasi dalam rangka penguatan pendapatan asli daerah agar daerah mandiri untuk membiayai pembangunan melalui berbagai strategi, pengeluaran anggaran yang cermat, kemitraan yang inovatif, kemudahan berusaha, tata kelola BUMD dan BOD yang baik tahun ini insyaallah, paling telat tahun depan di Kemendagri sudah ada Dirjen baru, Dirjen BUMD untuk memacu pendapatan di daerah yang lebih baik," pungkasnya.