Erick Thohir Ungkap Utang Kereta Cepat Bakal Dinego Ulang dengan China

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait dengan penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Erick mengatakan kemungkinan akan ada negosiasi ulang dengan pihak China, terutama soal skema kepemilikan dan pembagian beban biaya.

"Isu daripada Whoosh itu, salah satunya kan nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari Kementerian lain," kata Erick saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

Erick mengatakan nantinya fasilitas pendukung misalnya prasarana tertentu diusulkan menjadi milik pemerintah Indonesia. Sementara sarana kereta api dan operasionalnya tetap dijalankan oleh KAI.

Hanya saja, opsi tersebut belum sepenuhnya bisa terjadi. Hal ini dikarenakan harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak China.

"Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa rencana daripada fasilitas pendukung itu, itu diusulkan menjadi milik pemerintah. Tetapi yang kereta apinya semua operasional di KAI. Tapi ini kan perlu kesepakatan dengan pihak China nya. Ya jadi karena memang kerjasama Indonesia dengan China," katanya.

"Apalagi kita akan mendorong sampai nanti Surabaya, artinya struktur ini harus putus dulu sebelum kita dorong ke Surabaya," tambahnya.

KAI Bakal Kordinasi dengan Danantara soal Penyelesaian Utang Whoosh

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara), terkait permasalahan beban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Hal itu ia ungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Dalam agenda tersebut, sejumlah Anggota Komisi VI mencecar Bobby terkait penyelesaian persoalan KCIC.

Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC.

"Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu," ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. "Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini," imbuhnya.

Diketahui, KAI sendiri masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Adapun KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun di semester I 2025. Adapun total penyerapan kerugian KAI di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1,424 triliun. Sementara di semester I tahun 2024, kerugian 2,377 triliun.

Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.

"Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," kata Dony saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).