Menaker Pastikan Stimulus Magang & JKK Segera Direalisasikan

Pemerintah kembali menggelontorkan anggaran untuk stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun di sisa tahun 2025. Stimulus ini mencakup banyak sektor, di antaranya uang saku setara UMP program magang lulusan perguruan tinggi serta bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, akan menindaklanjuti ketetapan paket stimulus ekonomi ini. Ia menyebut, JKK dan JKM ini berbentuk subsidi iuran Jaminan sosial sebesar 50%.

"Kami, tentu yang pertama, kita akan tindaklanjuti itu. Ada beberapa hal yang harus kita buat mekanismenya seperti apa, kemudian ada yang regulasi yang harus kita tentukan," jelas Yassierli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Namun, Yassierli mengaku belum bisa bicara banyak tentang mekanisme stimulus tersebut. Sementara untuk uang saku setara UMP, ia juga mengaku akan membuat mekanisme dan regulasinya.

"Ya, kami harus follow up dulu. Jadi sesuai dengan tadi, ya, kesepakatan. Bisa jadi juga namanya akan ada penyesuaian," jelasnya.

"Tugas kami kementerian terkait nanti untuk menindaklanjuti. Dan memang di saya itu ada terkait dengan ada tiga (stimulus), ya, kalau nggak salah. Itu yang nanti kita akan follow up," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi meluncurkan delapan paket stimulus ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menyiapkan Rp 16,23 triliun untuk membiayai stimulus ini.

Airlangga meyakini, delapan stimulus ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% selama 2025. "Terkait dana memang Rp 16 triliun itu hanya sampai 2025," ungkap Airlangga di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Berikut daftar lengkap delapan paket stimulus ekonomi:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi Rp 198 miliar

2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja Pariwisata Rp 120 miliar

3. Bantuan Pangan Rp 7 triliun

4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), mitra pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik Rp 36 miliar

5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Rp 150 miliar

6. Padat Karya Tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU Rp 5,3 triliun

7. Percepatan Deregulasi PP 28 (Integrasi Sistem K/L & RDTR Digital ke OSS) Rp 175 miliar

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): Peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy Rp 2,7 triliun.