Bapanas Pastikan Stok Beras Aman, Harga Mulai Turun

Badan Pangan Nasional memprediksi produksi beras akan melimpah sehingga stok dalam negeri tetap aman. Namun, dinamika ketersediaan dan harga beras menjelang akhir 2025 hingga awal 2026 tetap perlu diwaspadai.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton. Angka ini naik sekitar 3,37 juta ton atau 12,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras Januari-Oktober 2025 yang mencapai 25,83 juta ton, neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,2 juta ton. Surplus ini meningkat 3,32 juta ton dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.

"Ini tentu capaian positif yang harus kita syukuri. Namun kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi beras biasanya menurun. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

"Cadangan pangan pemerintah itu ibarat rem dan gas, harus kita kelola dengan benar agar masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sementara petani juga terlindungi harga gabahnya," tegasnya.

Seiring dengan penyaluran CBP melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Data Panel Harga Pangan menunjukkan harga beras medium mulai dapat ditekan mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di Zona 1.

Per 18 September, tercatat rata-rata harga beras medium di Zona 1 sudah turun di bawah HET, yakni Rp 13.434/kilogram (kg). Zona 2 berada di Rp 14.049/kg atau 0,35% di atas HET, sedangkan Zona 3 Rp 15.976/kg atau 3,07% di atas HET.

"Ini waktunya kita semua, baik pemerintah pusat, daerah, Bulog, hingga pelaku usaha, meningkatkan koordinasi. Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen," ungkap Arief.

Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi, khususnya inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Pada Januari 2025, inflasi pangan secara tahunan tercatat cukup tinggi, yakni 3,07%. Namun pada Februari-Juni 2025, termasuk saat momentum Ramadan dan Idulfitri, inflasi pangan berhasil ditekan hingga 0,57%.

Namun mulai Juli dan Agustus 2025, inflasi pangan kembali berfluktuasi, masing-masing berada di 3,82% dan 4,47%. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus menggencarkan program intervensi pangan.