Ketua Banggar Sebut Anggaran DPR Bukan Rp 9,9 T, tapi Rp 6,7 T

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan bahwa anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bukan seluruhnya Rp 9,9 triliun. Dalam jumlah tersebut dibagi dua peruntukan yakni anggaran DPR dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Anggaran DPR tahun 2026 bukan Rp 9,9 triliun. Yang benar adalah Rp 6,7 triliun, Rp 2,2 triliun itu anggarannya Kesekjenan DPR. Jadi ASN nggak mau digaji? Mau diambil DPR semua? Tidak, sehingga ketika nyebut Rp 9,9 triliun, hati-hati ada dua nomenklatur. Nomenklatur pertama tentu Kesekjenan Rp 2,2 triliun, nomenklatur kedua baru DPR Rp 6,7 triliun," terang dia di Gedung DPR RI, Jakarta Selasa (23/9/2025).

Said menegaskan tidak ada kenaikan pada anggaran DPR RI 2026. Saat ini DPR menurutnya tengah memilah-milah anggaran yang betul-betul untuk ASN di DPR.

"Tidak ada kenaikan dan justru kami ingin memilah-milah sekarang mana sih yang sungguh-sungguh untuk ASN, Kesekjenan. Mana sih yang sungguh-sungguh untuk DPR, tidak anggotanya. Ketika bicara DPR ada dua staf administrasi. Bicara DPR, ada lima tenaga ahli," terangnya.

Sebagai informasi, Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.900,0 miliar (Rp 9,9 triliun). Jumlah relatif sama dengan outlook anggaran 2025 yang sebesar Rp 9.964,7 miliar (Rp 9,96 triliun).

Namun, alokasi belanja untuk DPR 2026 dan outlook belanja 2025 ini terlihat mengalami lonjakan drastis dari realisasi belanja DPR untuk tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, belanja DPR pada tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 5.416,2 miliar (Rp 5,41 triliun), 2022 sebesar Rp 5.602,9 miliar (Rp 5,6 triliun), pada 2023 sebesar Rp 6.019,4 miliar (Rp 6,01 triliun), dan belanja DPR untuk tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp 5.946 (Rp 5,94 triliun).

Besaran anggaran belanja DPR pada 2026 secara umum ditujukan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 5.676,2 miliar (Rp 5,67 triliun), serta sisanya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4.223,8 miliar (Rp 4,22 triliun).

Tonton juga Video: Banggar DPR Rapat Bareng 6 Menko Kabinet Prabowo