Pasardana.id - Pemerintah memperpanjang insentif pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Febrio Kacaribu, selaku Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kata Febrio, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian rumah komersial. Skema ini berlaku untuk rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar, di mana pembebasan pajak diberikan penuh untuk nilai sampai Rp 2 miliar.
"Bahkan kita berikan juga PPN DTP 100 persen untuk rumah komersil, rumahnya sampai Rp 5 miliar tetapi Rp 2 miliarnya diberikan PPN DTP 100 persen, dan itu sudah kita umumkan juga untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2026,” kata dia, di Jakarta, Rabu, (24/9).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Targetnya, tahun ini yang ditetapkan mencapai 350.000 unit rumah untuk FLPP, 40.000 unit rumah untuk BSPS, serta sekitar 30.000 unit rumah komersial yang mendapatkan insentif PPN DTP.
“Tahun ini kita punya BSPS 40.000, 350.000 FLPP, dan sekitar 30.000 nanti PPN DTP untuk rumah komersil,” jelas Febrio.
Ia pun mengungkap target tersebut bakal meningkat pada tahun 2026. Total alokasi di dalam APBN 2026 diproyeksikan sebanyak 400.000 unit untuk program BSPS, 350.000 unit FLPP, dan sekitar 40.000 unit rumah komersial yang mendapatkan fasilitas PPN DTP.
Dan soal aturan pelaksanaan perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir tahun depan, Febrio memastikan regulasi akan segera diterbitkan.
“Ya dalam waktu dekat, tapi ini kan melanjutkan apa yang sudah ada, jadi nggak lama,” katanya.
Tải thất bại ()