Bos BGN Bantah Dapur MBG Fiktif, tapi Mitra Tidak Serius

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut fiktif. Dadan membantah terkait keberadaan SPPG fiktif.

Dadan menjelaskan kasus yang banyak terjadi ini karena mitra MBG yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat tidak menunjukkan legalitas kepemilikan lahan selama 20 hari. Pembuktian legalitas menjadi penting dalam proses persiapan sebagai mitra SPPG.

"Saya katakan di BGN tidak ada fiktif. Kasus yang banyak terjadi, banyak yang sudah dapat dan sudah masuk dalam proses persiapan tidak menunjukkan legalitasnya selama 20 hari. Maka kami akan beri rollback atau mengundurkan lagi proses dari proses persiapan ke proses pengajuan," kata Dadan saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, mitra yang mengajukan merupakan mitra yang kurang serius. Ia pun menemukan sebanyak 6.000 mitra SPPG yang kurang serius.

Berangkat dari situ, pihaknya membuka kesempatan bagi 6.000 mitra SPPG itu. Alhasil, sekitar 2.100 mitra lebih yang kembali melanjutkan proses persiapan SPPG.

"Kemudian yang serius kami buka layanan pengaduan dan sudah kembali 2.100 lebih. Sehingga sekarang itu lebih dari 3.900 mitra yang tidak serius itu. Sebentar lagi mungkin akan hilang dari sistem dan akan membuka kuota baru," jelas Dadan.

Ia memastikan tidak ada SPPG yang fiktif. Pihaknya telah memastikan pengawasan terkait SPPG, mulai dari penempatan Kepala SPPG hingga pembuatan virtual account sebagai rekening bersama.

"Kemudian secara proses persiapan tidak serius kita rollback ke belakang. Itu yang kita temukan 6.000 lebih. Ya bukan fiktif, tapi mitra yang tidak serius," jelas Dadan.

Sebelumnya, temuan 5.000 dapur MBG fiktif itu diungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistemnya verifikasi. Dia juga mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.

"Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif," ujar Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9/2025) lalu, dikutip dari detikNews.