Izin Berbelit, Siklus Investasi Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Kemudahan berinvestasi di Indonesia dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama terkait perizinan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan siklus investasi di Tanah Air rata-rata memakan waktu 4-5 tahun, dengan dua tahun di antaranya habis hanya untuk mengurus perizinan.

"Ngurus perizinan saja itu kurang lebih sekitar dua tahunan. Jadi dari investor masuk, membentuk perusahaan PMA, hingga mulai komersial rata-rata butuh 4-5 tahun," ujar Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang siklus investasinya hanya sekitar dua tahun. "Vietnam hari ini sudah masuk di level dua tahunan. Kapan dia mau bangun, langsung bangun, tinggal masuk tahap konstruksi. Ini PR besar bagi kita," tambahnya.

Untuk mempercepat perizinan, BKPM mendorong penerapan skema fiktif positif, di mana permohonan yang memenuhi syarat dianggap otomatis disetujui jika tidak ada keputusan dari kementerian teknis dalam batas waktu tertentu. "Contoh, izin hotel 28 hari sudah bisa bangun. Sementara persyaratan dasar seperti izin lokasi dan AMDAL tetap dipenuhi, hanya saja dibuat pascabayar (postpaid)," jelasnya.

Selain perizinan, Todotua menyoroti masalah kebijakan fiskal yang turut melemahkan daya saing industri hilir. Ia mencontohkan produk solder berbahan baku timah. Meski Indonesia memiliki bahan baku dan fasilitas peleburan, biaya produksi solder di dalam negeri justru lebih mahal ketimbang Malaysia.

"Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke Malaysia diproses jadi solder, lalu masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal. Setelah dimitigasi, ada masalah pada strategi fiskal kita. Setiap lapisan kena pajak, sehingga biaya menumpuk," katanya.

Menurutnya, percepatan izin dan perbaikan kebijakan fiskal mutlak dilakukan agar Indonesia bisa bersaing merebut investasi global.