Purbaya Ampuni Dosa Produsen Rokok Ilegal: Ke Depan Kita Akan Bertindak Keras

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal beroperasi secara resmi untuk menambah penerimaan negara dan menjaga lapangan kerja. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri rokok dalam negeri.

Purbaya mengatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang mempelajari skema pengenaan cukai yang pas untuk produsen rokok ilegal. Ia memastikan dosa produsen gelap di masa lampau akan diampuni, namun ke depan semua industri harus mengikuti aturan untuk menciptakan pasar yang adil.

"Kita akan bangunkan itu untuk produsen-produsen gelap. Mungkin ada pemutihan juga ke belakangnya dosanya diampuni, tapi setelah itu ke depan kita akan bertindak keras. Jadi, mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan nanti pola cukai yang pas untuk mereka. Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa hidup, tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara tidak fair ya," kata Purbaya di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Purbaya menyebut akan ada pengembangan KIHT yang disiapkan untuk menampung para produsen rokok ilegal agar beralih ke jalur legal. Di Kudus, pemerintah daerah berencana membangun KIHT di atas lahan 5 hektare (ha).

"Kita akan lihat berapa cepat dia bangun. Kalau dia nggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk nggak ke situ. Dengan harapan produsen-produsen gelap bisa masuk ke sana. Jadi kita akan ciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup, yang penting lapangan kerja tetap terjaga, tapi bayarnya, ya bayarlah jangan nggak bayar, gitu kira-kira," ucap Purbaya.

Purbaya baru mengetahui banyak barang selundupan yang selama ini mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan pemerintah. Hal itu dipastikan akan terus diperbaiki ke depan.

"Bukan itu saja, di tempat yang bermain atau berbisnis dengan legal jadi mengalami kompetisi yang tidak fair. Ke depan, kita akan perbaiki itu," tegas Purbaya.