Shell-BP Ngadu ke BKPM soal Nasib Investasi di Tengah Stok BBM Kosong

Sejumlah badan usaha swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR menemui Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu di kantornya. Pertemuan itu membahas isu kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta.

Dalam pertemuan itu hadir pula Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman serta perwakilan Pertamina Patra Niaga. Menurut Todotua, pertemuan itu menindaklanjuti masuknya surat aduan dari badan usaha swasta terkait kuota impor BBM di SPBU swasta.

"Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha," jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Todotua mengatakan, pihaknya siap hadir mengelola isu kepastian investasi di Tanah Air. Ia lalu menyebut penyebab kosongnya stok BBM di SPBU swasta tak lepas dari pergeseran pola pembelian BBM oleh masyarakat.

Ia menjelaskan, masyarakat yang selama ini menggunakan BBM subsidi mulai beralih membeli BBM non-subsidi, termasuk di SPBU swasta. Imbasnya volume penjualan BBM di SPBU swasta ikut bertambah.

"Ini kan karena adanya pergerakan atau shifting demand consume daripada masyarakat yang selama ini menggunakan yang subsidi kepada non-subsidi sehingga ini berimpact terhadap bertambahnya volume daripada kuota penjualan daripada teman-teman SPBU pihak swasta yang lain-lainnya," bebernya.

Todotua menegaskan kehadiran negara diperlukan karena investor sudah memiliki strategi investasi, baik yang eksisting maupun investasi yang akan datang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga investasi eksisting karena dampak besarnya terhadap perekonomian.

"Jadi existing investment yang ada itu tentunya pasti akan mempunyai impact terhadap ekosistem ekonomi yang sudah terbangun, baik sebagai penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri-industri misalnya UMKM atau industri vendor supporting terhadap keberadaan investasi itu sendiri dan ini yang harus kita jaga dan kita kelola," beber Todotua.

Ia menambahkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turut memberikan masukan ke Kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM. Meski tak memberikan jawaban detail, Todotua berharap segera ada solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Nah kalau umpama ada isu perkembangan begini, kita pun negara hadir untuk bisa mengkomunikasikan dalam hal ini dan kita sesama kementerian juga kan harus berkolaborasi, berbicara konteks ini kan stakeholdernya negara, kami, para pelaku usaha dan masyarakat," tutupnya.