Airlangga Jawab Begini soal Kelanjutan Subsidi Motor Listrik

Nasib kelanjutan program subsidi motor listrik hingga saat ini belum menemukan titik terang. Padahal program ini diharapkan bisa berlanjut pada Agustus tahun ini.

Sebagai informasi, program ini pertama kali meluncur pada 2023 dengan besaran subsidi Rp 7 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memilih diam dan mengulang pertanyaan soal subsidi motor listrik tahun ini.

"Subsidi motor listrik," kata Airlangga singkat ketika ditanya mengenai nasib program saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Untuk tahun depan, Airlangga menegaskan bahwa untuk program subsidi motor listrik tidak diusulkan dalam masuk dalam program pemerintah.

"Tahun depan tidak diusulkan," ujarnya.

Subsidi Motor Listrik Dirancang Kemenperin

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa, Kemenperin sudah merancang mekanisme serta aturan teknis untuk menjalankan program subsidi motor listrik tersebut. Meski begitu, ia menekankan bahwa keputusan akhir soal subsidi kini ada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berkantor di Lapangan Banteng.

"Kita sudah kirim surat, sudah siap skemanya sekarang tinggal bolanya di Lapangan Banteng," ujar Agus di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Agus sempat menyinggung isu serapan di program tersebut, mengingat sisa waktu tahun ini yang hanya beberapa bulan. Ia kembali meminta untuk menanyakan hal tersebut ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Sekarang sudah bulan segini (Oktober), bagaimana coba penyerapannya dan segala macam? Coba tanya ke Lapangan Banteng," tuturnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta juga tak banyak berkomentar saat dimintai keterangan soal hal tersebut.

"Masih dalam pembicaraan. Itu sedang diusulkan," ujar Tata di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).