Purbaya soal Family Office Usulan Luhut: Kalau Butuh Dukungan, Kita Diskusi

avatar
· Views 19
Purbaya soal Family Office Usulan Luhut: Kalau Butuh Dukungan, Kita Diskusi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa - Foto: Anisa Indraini/detikcom
Jakarta

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) saat ini memang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ia mengatakan pihaknya akan mendukung jika memang dalam proses pendirian tersebut memerlukan bantuan.

"Jadi kalau emang bisa jalan ya kita jalan aja, kalau perlu dukungan kita dukung. Tapi belum ada di APBN sama sekali masalah itu, jadi saya tidak tahu," katanya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam proses dukungan tersebut, Purbaya mengatakan perlu adanya diskusi lebih lanjut terlebih dahulu. Pasalnya ia juga belum mengetahui lebih jauh terkait dengan Family Office.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau perlu dukungan ya diskusi sama kita. Saya belum sampai sekarang ada diskusi masalah itu," katanya.

Baca juga: Pegawai Pajak & Bea Cukai Bikin Kesal, Langsung Lapor Purbaya di Nomor Ini

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara (Jubir) Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Pendirian itu dianggap sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.

"Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).

Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.

"Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office Internasional," ucap Jodi.

Pembentukan Family Office juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing dan mendukung ekonomi riil.

(kil/kil)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.

Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
avatar
Trả lời 0

Tải thất bại ()

  • tradingContest