DEN Respons Purbaya soal Family Office: Masih Pembahasan, Belum Butuh Anggaran

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang pembentukan Management Consulting (WMC) atau family office di Bali. Adapun Purbaya menolak untuk membiayainya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, saat ini wacana pembentukan family office di Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Pembahasan tersebut belum sampai pada tahapan penetapan sumber anggaran.

"Ini kan sedang dalam pembahasan. Jadi belum sampai kepada suatu, baru dalam bentuk pembahasan, perencanaan, dan pengusulan, dan tidak ada kaitannya dengan anggaran," kata Mari Elka, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Mari Elka tidak merespons terlalu banyak tentang pernyataan Purbaya menyangkut sumber anggaran family office. Ia menekankan, dalam proses perencanaan ini juga belum ada keperluan anggaran.

"Kalau melakukan perencanaan, belum ada keperluan anggaran," ujarnya.

Lalu saat ditanya tentang target Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam merealisasikan pembentukan family office di tahun ini, menurut Mari Elka, hal ini bergantung pada pembentukan regulasi baru yang saat ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan.

Ia menjelaskan, pembentukan family office membutuhkan peraturan-peraturan baru yang hingga saat ini juga masih dalam proses pembahasan. Hal tersebut lah yang saat ini menjadi fokus utama.

"Family Office itu sudah dibahas, sudah cukup lama dibahas. Masih dalam pembahasan dan sedang disusun apa sih bentuk policy yang tepat untuk itu bisa dijalankan," ujar Mari Elka.

"Ini kan sesuatu yang akan memerlukan regulasi. Akan memerlukan peraturan-peraturan baru yang sedang dibahas, direncanakan. Dan ada aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki khusus untuk bisa berjalannya family office. Jadi, kita tunggu saja ya," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terang-terangan mengatakan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office. Bendahara Negara itu mempersilakan DEN untuk membangunnya sendiri.

"Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).

Dalam kesempatan yang berbeda, Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya juga membuka opsi pemberian dukungan jika memang dalam proses pendirian tersebut memerlukan bantuan.

"Jadi kalau emang bisa jalan ya kita jalan aja, kalau perlu dukungan kita dukung. Tapi belum ada di APBN sama sekali masalah itu, jadi saya tidak tahu," kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam proses dukungan tersebut, Purbaya mengatakan perlu adanya diskusi lebih lanjut terlebih dahulu. Pasalnya ia juga belum mengetahui lebih jauh terkait dengan Family Office.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Pendirian itu dianggap sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.

"Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).

Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.