Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik Rp 50 triliun dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) ke Indonesia Investment Authority (INA).
Menurut Luhut upaya ini kurang lebih sama dengan Purbaya menaruh Rp 200 triliun di bank-bank BUMN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Tanah Air memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing dalam skala besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga baru mau bicara sama Menteri Keuangan, tapi saya kira beliau sudah tahu. Itu adalah INA. INA ini adalah Sovereign Wealth Fund kita," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
"Sovereign Wealth Fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp 50 triliun ke situ tiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp 491 triliun, dari yang Rp 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa Rp 1.000 triliun dalam 5 tahun ke depan," sambung Luhut.
Baca juga: Luhut soal Keuangan Proyek Kereta Cepat: Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang |
Luhut mengatakan dengan potensi dana sebesar itu, INA dapat menjadi pendorong masuknya investasi ke Indonesia. Dengan begitu lembaga pengelola investasi ini akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi kedua, bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Itu angka yang sangat besar, yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Jadi kita akan punya 2 engine of growth yang menurut saya luar biasa. Satu INA tadi, yang satu lagi tadi Danantara," terang Luhut.
Karena pada akhirnya, Luhut mengatakan, peranan sektor swasta sebagai pendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia Sangatlah besar. Sementara peran belanja negara secara langsung terhadap PDB tak lebih dari 15%.
"Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah, APBN, kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector," jelas Luhut.
Baca juga: Luhut Jawab Purbaya soal Utang Kereta Cepat: Tak Ada yang Pernah Minta APBN! |
Được in lại từ detik_id, bản quyền được giữ lại bởi tác giả gốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Tải thất bại ()