AS Minta RI Tak Pakai Kapal China, Luhut Langsung Kontak Anak Buah Trump

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia di tengah negosiasi dagang yang berlangsung. Menurut Luhut, AS meminta Indonesia tidak menggunakan kapal China dalam mengirim barang.

Ia menjelaskan, proses negosiasi sebenarnya berlangsung cukup baik. Di sisi lian, Indonesia tidak begitu saja menuruti permintaan permintaan AS

"Ya bagus, saya kira memang kita juga nggak mau semua maunya dia. Misalnya, dia melarang untuk menggunakan kapal berbendera China atau buatan China," ujarnya saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick terkait masalah tersebut. Menurutnya, jika permintaan AS dituruti maka Indonesia harus mengeluarkan ongkos yang lebih mahal.

"Saya bilang sama Lutnick, kalau kita pakai gitu, pasti harganya mahal, dan harganya mahal ya kami nanti melanggar peraturan kami, undang-undang kami dalam negeri, itu masih jadi perdebatan juga," tuturnya.

Oleh karena itu, Luhut menegaskan bahwa Indonesia perlu menghormati perjanjian dagang yang dijalin dengan negara-negara lain. Ia menekankan Indonesia juga tak akan melanggar perjanjian tersebut.

"Harus tegas juga menunjukkan kita bukan negara ecek-ecek. Kemudian mereka mengatakan, ya saya bilang sama mereka, ya kami punya perjanjian perdagangan sudah dengan negara-negara lain, itu juga harus kita hormati. Kita harus lihat kalau sampai itu juga melanggar, ya repot," imbuhnya.

Luhut juga menyinggung perang dagang yang berlangsung antara AS dan China. Hanya karena AS berkonflik dengan China, bukan berarti Indonesia harus mengikuti semua permintaan AS.

"Dia karena berkelahi dengan China, maksudnya kita harus nurut dia. Ya nggak lah. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita sudah menunjukkan sama dia kok, kita punya negara yang berpendirian, Presiden sudah pidato di UNGA, Presiden sudah hadir juga di perdamaian Gaza. Apa lagi? Harus dibuktikan. Kita punya dignity kok, negara yang berdaulat," tutup Luhut.