Bahlil Ungkap Masih Ada 5.700 Desa Belum Teraliri Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada 5.700 desa yang belum teraliri listrik. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi dan memberikan bantuan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kamis (16/10).

Program BPBL merupakan program yang menyediakan pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dengan kondisi tersebut, Bahlil menegaskan pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan diwujudkan melalui program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani.

"Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

Bahlil mengatakan, program listrik desa bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

"Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik," ujarnya.

Program BPBL dan Listrik Desa sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, program tersebut menargetkan puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia agar dapat menikmati akses penerangan listrik.

Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Sementara untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sebanyak 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara sekitar 2.500 lainnya masih menunggu usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.