BGN Belum Naikkan Anggaran MBG Rp 10 Ribu/Porsi, Dianggap Masih Cukup

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan belum berencana mengubah anggaran per porsi dalam menu makan bergizi gratis (MBG) di tahun depan. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut anggaran MBG akan tetap dipatok Rp 10.000/porsi.

Nanik menyatakan nominal tersebut masih cukup untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, ada beberapa wilayah yang memang di atas Rp 10.000 per porsi, seperti di wilayah Papua dan Maluku.

"Belum (ada ubah anggaran per porsi), karena masih cukup Rp 10 ribu itu kita hitung masih cukup, kecuali wilayah-wilayah tertentu. Wilayah tertentu misalnya seperti Papua, Maluku itu memang harganya beda, bukan Rp 10 ribu," ujar Nanik saat dijumpai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (21/10/2025).

Nanik menerangkan anggaran per porsi MBG bergantung pada kondisi geografis dan ekonomi wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan MBG, setiap pemerintah daerah (Pemda) punya peran dalam menentukan anggaran MBG per porsi.

"Pemda kan punya patokan harga, kan nanti kita ini makanya melibatkan Pemda. Yang mahal itu kita sesuaikan misalnya gini. Di Jawa Rp 10 ribu cukup. Di Papua belum tentu Rp 30 ribu cukup satu porsinya. Nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing," imbuh Nanik.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan tidak ada kenaikan biaya MBG per porsi, meski anggaran yang diterima BGN naik pada tahun depan. Biaya MBG tetap Rp 10.000/porsi untuk wilayah Jawa dan sekitarnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 mencapai Rp 268 triliun. Anggaran ini naik dibandingkan dengan 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan program MBG 2026.

"Enggak. Gini, ada 3 komponen makan bergizi itu. Satu, bahan baku. Dua, operasional. Tiga, insentif. Nah, untuk sementara untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, bahan baku tetap Rp 10.000," terang Dadan saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2025).