Menteri KP Ungkap Dampak Air Hujan Mengandung Mikroplastik ke Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan bahaya serius dari air hujan yang mengandung partikel mikroplastik. Menurutnya, fenomena ini dapat memberikan dampak ke manusia.

Pria yang akrab disapa Trenggono ini mengatakan sampah plastik menjadi salah satu perhatian KKP. Apalagi studi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik.

"Menjadi concern dunia adalah soal pembersihan sampah plastik kita. BRIN beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan air hujannya sudah mengandung mikroplastik," ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Trenggono menerangkan sampah plastik yang terbuang ke darat akan larut dan terbawa ke laut. Di laut, sampah plastik itu akan terurai menjadi partikel kecil atau mikroplastik yang akhirnya termakan oleh ikan.

"Jadi artinya plastik ini kalau dia larut ke laut, dari darat larut ke laut, dia akan menjadi mikroplastik dimakan oleh ikan dan kemudian berbahaya buat manusia. Dan ikannya dimakan sama kita. Itu salah satu, jadi itu yang menjadi concern kita," imbuh Trenggono.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menilai bahwa akibat sampah tersebut, ikan-ikan tangkap di perairan Laut Jawa melarikan diri ke perairan wilayah timur. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan kapal ikan milik nelayan yang semakin sedikit menangkap ikan di kawasan Laut Jawa.

"Gangguan yang paling besar saat ini adalah sampah. Itu gangguannya dan kalau dilihat dari produktivitas ikannya, kalau dari beberapa pembahasan kita ini ikan tangkap di kita ini sudah cukup sulit. Kalau lihat petanya di Laut Jawa ini sudah sedikit yang mengambil ikan tangkap di Laut Jawa," kata Koswara dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

Untuk mengatasi hal tersebut, Koswara menjelaskan bahwa KKP memiliki program laut bebas sampah yang ditargetkan tercapai pada 2029. Program ini akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga, hingga pihak swasta.