Pupuk Indonesia Geber Penyaluran Pupuk Subsidi Jelang Akhir Tahun

Pupuk Indonesia memproyeksikan realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai 8,7 juta ton. Angka ini seiring dengan besarnya kebutuhan pupuk saat siklus tanam utama yang dimulai pada November 2025.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi melaporkan, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 6,5 juta ton per akhir Oktober 2025. Angka ini mencapai sekitar 68% dari total alokasi pupuk subsidi pada tahun ini yang mencapai 9,55 juta ton.

Ia menjelaskan, penggunaan pupuk untuk sektor pangan bersifat cyclical. Diproyeksikan jumlah realisasi akan meningkat signifikan seiring dengan besarnya kebutuhan pupuk petani menjelang siklus tanam utama periode November 2025 s.d Maret 2026.

"Realisasi pupuk subsidi itu sampai dengan sekarang sekitar 6,5 juta ton. Di akhir tahun, kita akan mencapai antara 8,5 sampai 8,7 juta ton. Artinya, dalam dua bulan ini, harus ada 2 juta ton lebih yang kita deliver kepada petani," kata Rahmad, dalam acara Pelepasan Urea Subsidi di Pelabuhan Tursina Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (31/10/2025).

Ia juga memastikan stok pupuk aman. Hingga saat ini, perusahaan masih memegang stok pupuk sebesar 1,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta ton lainnya merupakan pupuk subsidi yang tersebar di 27 ribu kios atau outlet pupuk.

Tidak hanya itu, Rahmad menambahkan, produksi pupuk juga masih akan terus berjalan. Misalnya dari pabrik Pupuk Kaltim di Bontang saja, dihasilkan 10.000 ton pupuk urea dan 1.000 ton Pupuk NPK setiap harinya.

"Jadi kita sangat optimis, kita bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun," ujarnya.

Untuk memastikan stok tetap aman dan pupuk tersalurkan, pemerintah bersama Pupuk Indonesia telah melakukan sejumlah trasnformasi. Pertama, implementasi digitalisasi sejak awal tahun 2024. Pupuk Indonesia dapat memantau secara real time pergerakan setiap kantong pupuk melalui GPS sejak mulai diangkut ke kapal hingga diterima petani.

Dengan demikian, menurut Rahmad, data pergerakan pupuk akan terangkum secara digital. Melalui digitalisasi ini juga, untuk pertama kalinya dalam sejarah per 1 Januari tahun 2025 seluruh petani di seluruh Indonesia bisa melakukan penebusan pupuk secara serentak.

Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah menerapkan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20%. Dengan demikian, harga Pupuk Urea turun dari Rp 2.250 per kg menjadi Rp 1.800 per kg, lalu Pupuk NPK turun dari Rp 2.300 per kg menjadi Rp 1.840 per kg.

Pemerintah juga telah menambah kuota pupuk subsidi, dari yang semula hanya sekitar 4,7 juta di tahun lalu, kini mencapai 9,55 juta ton di 2025. Juga telah dilakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk agar lebih efisien dan produk bisa langsung diterima petani.

"Jadi sekarang petani tidak hanya volumenya tercukupi, tidak hanya ketempatan waktunya karena sekarang aturan distribusinya sudah disederhanakan, tapi masih ada bonus lagi dari Presiden yaitu memberikan diskon pupuk bersubsidi," kata dia.