Pemerintah Belum Beri Izin Pertambang Emas di Blok Wabu Papua Tengah ...từ Pasardana

Pasardana.id – Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum pernah memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk mengelola atau melakukan kegiatan pertambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar Papua Tengah di Timika, Jumat, (7/11) lalu mengatakan pemerintah belum menandatangani maupun menerbitkan perizinan pengelolaan tambang di wilayah tersebut.

“Saya katakan bahwa Blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam,” ucap Bahlil.

Ia mengungkap, mendiang Lukas Enembe sempat mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan Blok Wabu saat masih menjabat Gubernur Papua. Namun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) belum pernah diterbitkan hingga kini.

“Memang pernah diajukan sebelumnya oleh Pak Lukas Enembe untuk adanya WIUPK, tapi sampai sekarang IUPK-nya belum pernah ada. Pada saat saya belum menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya tapi IUPK-nya belum,” ujar Bahlil.

Blok Wabu berada di wilayah bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang telah dikembalikan kepada pemerintah. Kawasan ini memiliki cadangan emas besar, tapi letaknya terpencil dan memiliki kondisi geografis berat.

Pemerintah sempat menyebut Blok Wabu berpotensi dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) melalui holding tambang MIND ID. Namun, rencana ini ditolak kelompok masyarakat lokal dan menuai sorotan lembaga internasional, termasuk Amnesty International Indonesia.

Organisasi tersebut menilai eksploitasi tambang di kawasan itu berpotensi menimbulkan pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sekitar.

Sementara itu, Bahlil bercerita bahwa dirinya sempat ditemui oleh sejumlah anggota DPR Papua Tengah untuk menanyakan perizinan yang telah diterbitkan pemerintah, termasuk untuk Blok Wabu.

“Kemarin saya didatangi oleh beberapa teman dari DPRP Papua Tengah untuk menanyakan beberapa izin termasuk Blok Wabu. Saya juga heran, kenapa bukan pemerintah daerah yang datang,” tukasnya.